RANGKASBITUNG – Belasan pedagang yang mengatasnamakan Paguyuban Warung Kabupaten Lebak melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial (Dinsos) Lebak, Jumat (21/6). Mereka menuding penetapan 351 agen penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT) di Lebak sarat dengan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
Pantauan Radar Banten di kantor Dinsos Lebak, sekira pukul 14.00 WIB belasan pedagang warung melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinsos Lebak. Dalam aksinya, para pedagang dari wilayah Lebak utara tersebut membawa poster dan pengeras suara untuk melakukan orasi. Mereka menuding penetapan agen penyalur BPNT di Lebak syarat dengan KKN. Bahkan, hasil investigasi yang dilakukan Paguyuban Warung Kabupaten Lebak, mereka menemukan adanya agen penyalur siluman. Mereka tiba-tiba jadi agen. Sedangkan agen yang ada di desa tersebut tidak ditetapkan sebagai penyalur BPNT.
Koordinator lapangan (Korlap) Aksi Suganda menyatakan, aksi yang dilakukan para pedagang dan organisasi masyarakat (Ormas) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) menuntut kepada Dinsos Lebak meninjau ulang penunjukan agen penyalur BPNT. Mereka menilai banyak agen penyalur BPNT siluman yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, di Cilangkap, Kecamatan Maja, agen penyalur BPNT merupakan istri dari aparatur desa.
“Kami menduga ada permainan dalam penunjukan agen penyalur BPNT. Karena itu, agen-agen yang ada tersebut harus ditinjau ulang, karena penetapannya dinilai syarat dengan KKN,” kata Suganda di depan kantor Dinsos Lebak.
Sekretaris Dinsos Lebak Kusbandrio mengaku, tidak tahu persis mengenai agen siluman yang dimaksudkan para pengunjuk rasa. Namun, dia janji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan meneruskannya kepada Kepala Dinsos Eka Darmana Putra.
“Jadi yang saya tahu jika penerima manfaat dari BPNT kurang dari 500 maka agennya hanya satu. Terkait agen siluman saya juga enggak tahu maksudnya seperti apa,” ungkapnya.
Ditanya terkait mekanisme penetapan agen penyalur BPNT, Subandrio menyatakan, penunjukan agen atau warung dilakukan oleh pihak perbankan. Jadi, Dinsos tidak memiliki kewenangan untuk itu. Apalagi yang memiliki alat untuk penyaluran bantuan sebesar Rp110 ribu merupakan pihak bank atau dalam hal ini BRI Cabang Rangkasbitung.
“Penetapan agen penyalur sepenuhnya menjadi kewenangan BRI. Mereka nanti yang verifikasi ke lapangan,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Iti Octavia Jayabaya me-launching penyaluran BPNT di Kampung Sentral, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang tersebar di 28 kecamatan. Di Lebak, jumlah masyarakat penerima bantuan BPNT sebanyak 106.230 kepala keluarga (KK). Jumlah penerima bantuan terbanyak berada di Kecamatan Malingping sebanyak 6.435 KK, Kecamatan Wanasalam 6.418 KK, dan Kecamatan Cimarga 5.970 KK.(Mastur)
