PANDEGLANG – Perbaikan data penerima bantuan hunian tetap (huntap) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dinilai lamban. Hingga kemarin, Pemkab Pandeglang masih melakukan validasi lima Kartu Keluarga (KK) dari 94 calon penerima yang dinyatakan bermasalah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang Yahya Gunawan Kasbin mengaku masih melakukan proses validasi data penerima huntap tersebut.
“Kita sedang menelusuri, karena BNPB meminta penerima huntap itu harus by name, by address, dan by NIK. Ternyata memang banyak masalah di NIK nya,” katanya kepada Radar Banten di gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang, kemarin.
Yahya menerangkan, secara keseluruhan jumlah korban tsunami yang menerima bantuan tersebut sebanyak 709 Kepala Keluarga (KK). Akan tetapi, kata dia, Pemkab belum bisa menyerahkan data tersebut kepada BNPB karena masih melakukan validasi. “Sekarang tinggal sembilan lagi, awalnya 94 menjadi 29, terakhir tinggal 9, mudah-mudahan minggu ini selesai,” katanya.
Menurut Yahya, persoalan tersebut terjadi pada saat petugas melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan tempat tinggal masyarakat akibat tsunami. “Data kurang sesuai itu terjadi karena tim memberikan data berbeda. Pada saat tim pertama datang, pihak korban memberikan KK yang lama, kemudian tim kedua datang mereka memberikan data berbeda. Tetapi setelah duduk bareng, alhamdulillah mulai teratasi,” katanya.
Yahya meluruskan, ketidaksesuaian data tersebut bukan karena penerima bantuan berbeda, melainkan hanya persoalan administrasi kependudukan. “KK nya ada, orangnya ada, NIK nya ada, tetapi pada saat didaftarkan nama istrinya, sehingga kita harus memasukan nama suami dan istrinya, karena datanya berada di OPD berbeda,” katanya.
Yahya mengatakan, untuk mengatasi persoalan ketidaksesuaian data kependudukan tersebut akan dilakukan pendataan ulang ke semua wilayah Pandeglang. “Kita selalu menyediakan sarana untuk masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Ternyata banyak juga masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Deni Kurnia memastikan, keterlambatan penyerahan data penerima bantuan tersebut bisa berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan huntap. “Data yang terlambat itu akan menghambat pembangunan huntap. Tetapi, saya kira persoalan itu merupakan tanggung jawab kita bersama dan harus segera diselesaikan tanpa saling menyalahkan satu sama lain,” katanya. (Adib F/RBG)
