KOTA TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat telah menggelar 17 kali audiensi atau rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan delapan kali kunjungan pengawasan ke organisasi perangkat daerah (OPD) mitra selama Januari hingga Oktober 2026.
Capaian tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, dalam kegiatan coffee morning bersama wartawan di Gedung DPRD Tangsel, Kamis, 29 Oktober 2026.
RelatedPosts
Berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah daerah sekaligus upaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Selain audiensi dan kunjungan pengawasan, Komisi II juga telah menggelar tiga kali rapat kerja pengawasan triwulanan dan 10 kali rapat dengar pendapat (RDP).
Komisi II turut melaksanakan tiga kali inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi, di antaranya Pasar Ciputat, Pasar Cimanggis, SDI Pembangunan UIN, dan SMPN 10 Tangsel. Sidak di SMPN 10 Tangsel berkaitan dengan persoalan perundungan siswa.
Ricky mengatakan, pengawasan terhadap program pemerintah daerah tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin. Setiap program harus dilaksanakan secara serius dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Karena itu, Komisi II meminta OPD mitra mempercepat realisasi anggaran, khususnya untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. OPD juga diminta menyampaikan laporan pelaksanaan program secara berkala, mencakup capaian fisik, realisasi keuangan, hasil kegiatan, serta kendala yang dihadapi,” ujar Ricky.
Di bidang kesejahteraan rakyat, Komisi II menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, penanganan kemiskinan, hingga peningkatan kesempatan kerja.
Pada sektor kesehatan, Dinas Kesehatan didorong mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan penyakit, termasuk tuberkulosis (TBC), stunting, HIV/AIDS, dan penyakit lainnya.
Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian, terutama terkait waktu tunggu pasien, ketersediaan ruang rawat inap, fasilitas penunjang, serta kualitas komunikasi tenaga kesehatan dengan pasien.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Komisi II menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah daerah juga diminta meminimalkan kasus kekerasan di lingkungan sekolah.
Dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan, Komisi II mendorong optimalisasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), perluasan kesempatan pelatihan kerja, serta pemanfaatan aplikasi ANGGUR bagi masyarakat yang mencari pekerjaan.
Komisi II juga meminta agar program pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan.
Selain itu, pemerataan lokasi pelatihan dan penambahan kuota peserta dinilai penting untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.
Untuk memastikan rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti, Komisi II melakukan kunjungan langsung ke OPD mitra. Langkah ini diharapkan membuat hasil rapat pengawasan tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi benar-benar dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
Ricky menegaskan, Komisi II akan terus mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi dalam rapat pengawasan triwulanan berikutnya.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan program dan anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat Kota Tangerang Selatan.
Editor: Mastur Huda
