TIGARAKSA – Pelaksanaan Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Tangerang selesai dihelat. Diperkirakan, 60 persen kepala desa terpilih merupakan wajah baru yang tersebar di 153 desa dan 28 kecamatan. Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang Ahdiyat Nuryasin, Selasa (3/12).
“Alhamdulillah pelaksanaan Pilkades berjalan lancar dan kondusif. Tetapi ke depan ada beberapa tahapan awal yang harus dievaluasi,” kata Ahdiyat saat dihubungi melalui sambungan telpon seluler, Selasa (3/12).
Menurut Ahdiyat ada beberapa catatan dalam pelaksanaan Pilkades 1 Desember lalu. Mulai dari penambahan waktu, bimbingan teknis bagi para panitia pelaksana, hingga peraturan yang harus jelas dan detail.
Soal waktu bimbingan teknis bagi panitia Pilkades dan panitia pengawas (Panwas) Pilkades hanya dilaksanakan satu hari. “Ke depan waktu bimtek untuk panitia dan panwas harus ditambah, minimal dua hari. Karena waktu itu bimtek hanya satu hari. Akibatnya, beberapa panitia di lapangan tidak memahami secara utuh. Dan ini berimbas pada petugas kelompok pemungutan suara (KPS) sehingga menimbulkan masalah saat pelaksanaan meskipun tidak menghambat jalannya Pilkades,” terangnya.
Selain itu, beberapa pasal dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 79 tentang pelaksanaan Pilkades. Antara lain tentang panitia independen yang bertugas menyeleksi bakal calon kepala desa dan kriteria kesehatan serta pelaksanaan medical check-up (MCU). “Ke depan harus dijelaskan independen itu siapa? Perannya seperti apa dan lainnya. Sementara untuk tes kesehatan mungkin harus ditegaskan rumah sakit mana saja yang ditunjuk. Sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi di salah satu desa,” tambah Ahdiyat.
Sementara soal pelaksanaan, menurutnya sudah sangat baik. Akan tetapi, soal tenda tempat pemungutan suara (TPS) ke depan harus lebih ditingkatkan dan lebih layak lagi. “Hal ini juga jadi catatan kami. Perlu ada tambahan anggaran untuk kebutuhan tersebut. Di samping itu, soal penempatan kotak surat suara setelah Pilkades juga harus diperjelas. Disimpannya dimana dan harus bagaimana agar aman,” ungkap mantan Asisten Daerah II Kabupaten Tangerang itu.
Setelah ditetapkan kepala desa terpilih, berikutnya akan dilakukan pengesahan SK dari Bupati yang dijadwalkan pada 17 Desember mendatang. “Setelah dilantik, mereka akan kami berikan bimtek terlebih dahulu selama tiga hari perkiraan 19, 20, dan 21 atau 21, 22, dan 23. Tetapi tergantung pak Bupati dan pak Wakil Bupati tersedia waktunya kapan. Bimteknya akan menghadirkan dari Kejaksaan dan Kepolisian berkaitan dengan peringatan dalam penggunaan dana desa,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Khalid Ismail mengatakan, ada beberapa poin yang harus dievaluasi yakni mulai dari sosialisasi hingga koordinasi. Hal tersebut harus ditingkatkan, kata dia, agar meminimalisir kesalahpahaman di masyarakat. “Sosialisasi yang maksimal terkait peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) karena secara regulasi sudah bagus, hanya tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang karena sosialisasi yang belum maksimal,” pungkasnya. (mg-04/asp)
