CILEGON – Pemkot Cilegon akan melimpahkan sebagian kewenangan Walikota kepada camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Walikota Edi Ariadi, Wakil Walikota Ratu Ati Marliati, Sekda Sari Suryati, Ketua DPRD Endang Efendi, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Cilegon, Senin (13/1).
Dalam rapat koordinasi kemarin belum ditetapkan secara detail kewenangan apa saja yang akan diemban oleh seluruh camat di Kota Cilegon. Hal tersebut terlebih dahulu akan dibahas oleh tim kecil yang akan dibentuk oleh Walikota Cilegon. “Konkretnya akan dibahas oleh tim kecil. Belum dibentuk timnya,” ujar Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati usai rapat.
Kata Ati, dimungkikan kewenangan-kewenangan yang akan dilimpahkan dari Walikota ke camat adalah kewenangan untuk program-program kecil namun memiliki dampak yang terasa secara langsung oleh masyarakat.
Ia mencontohkan seperti kewenangan pengelolaan kebersihan lingkungan masyarakat, dimana tidak lagi harus melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon. “Agar tidak ada sampah yang numpuk,” ujar Ati.
Secara detail dan teknis pelimpahan kewenangan akan dibahas pada pertemuan lain. Setelah itu, upaya selanjutnya adalah sosialisasi kepada seluruh camat.
Menyikapi pelimpahan sebagian kewenangan, Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Efendi berharap kebijakan itu bisa lebih mempermudah pembangunan di tengah-tengah masyarakat, serta pelayanan terhadap masyarakat pun bisa semkain efektif dan optimal. “Tidak ada alasan lagi program numpuk di dinas tertentu sehingga tidak bekerja secara optimal,” ujar Endang di kantor Walikota Cilegon.
Endang mengingatkan kepada Walikota Cilegon untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut dengan melakukan evaluasi setiap triwulan. Menurutnya jika ternyata kebijakan itu tidak memberikan dampak baik pada pembangunan serta pelayanan, walikota diminta tidak segan untuk merevisi.
Endang mengaku tidak keberatan dengan adanya kebijakan itu, menurutnya, meskipun tidak menjamin bisa meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal pembangunan serta pelayanan. “Kita coba, jika regulasinya memungkinkan kenapa tidak,” ujarnya.
Endang mengaku belum mengetahui secara detail kewenangan apa saja yang akan dilimpahkan ke camat. Namun, ia berharap kewenangan yang dilimpahkan bisa membuat kelurahan dan kecamatan ikut berperan aktif dalam pembangunan. (bam/ibm/ags)
