SERANG – Pemkab Serang meminta pendampingan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk pengadaan barang/jasa untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Hal itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Hal itu terungkap pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pemkab Serang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Kejari Cilegon, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten di aula Tb Suwandi, Pemkab Serang, Rabu (13/5). Pada rapat itu dibentuk Forum Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Covid-19 di Kabupaten Serang.
Koordinator Pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Your Happy mengatakan, pembentukan Forum Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Covid-19 untuk membuat yakin para pelaksana Penanganan Covid-19. Dengan demikian, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Pemkab Serang yakin atas kinerjanya karna sesuai dengan koridor aspek-aspek hukum. “Supaya mereka (PPK-red) bisa mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19, menggunakan dana TT (tak terduga),” terangnya.
Katanya, pejabat Pemkab Serang bisa melakukan konsultasi kepada Inspektorat, BPKP, serta kepada Kejari ketika menemui kesulitan dan kendala dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejari Serang, Tandy Mualim mengapresiasi Pemkab Serang yang membentuk Forum Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Covid-19. Forum bertujuan agar para pejabat di lingkungan Pemkab Serang yang menggunakan dana Covid-19 tidak terjadi ketimpangan, mark up harga dan membuat fiktif. “Ini kan uang negara, dan ini ancaman tidak main-main. Dalam keadaan darurat hukumannya maksimal bisa mencapai hukuman mati,” ancamnya.
Tandy berharap, dilaksanakannya sosialisasi pertanggungjawaban penggunaan dana Covid-19 memberikan rambu-rambu agar tidak ada keraguan dalam melaksanan pengadaan barang/jasa Covid-19. “Jadi tidak perlu takut karena regulasinya sudah ada. Dalam keadaan darurat, kita serahkan semua kepada PPK untuk membeli alat-alat kesehatan. Tapi, jangan pula gara-gara ini (regulasi-red) merugikan masyarakat yang terdampak Covid. Yang penting, tidak ada niat untuk memperkaya diri dan orang lain,” imbaunya.
Terkait itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang, Rahmat Jaya mengatakan, pihaknya sengaja menghadirkan unsur kejaksaan, BPKP Perwakilan Banten, Unit Layanan Pengadaan barang/jasa (ULP), serta Bagian Hukum Setda Pemkab Serang yang masuk tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Serang, dalam hal akuntabilitas.
“Kita ingin memberi keyakinan kepada OPD terkait pengaadan barang/jasa, khususnya kaitan Covid 19. Jadi, keraguan-keraguan selama ada di PPK OPD, diharapkan pertemuan tadi sudah menjawab semuanya, tidak ada yang diragukan,” terangnya.
Di sisi lain, lanjutnya, OPD juga bisa meminta pendampingan hukum dalam hal teknis, tinggal mengajukan. “Sebetulnya semua sudah terjawab apa yang diharapkan OPD. Artinya, program biar cepat selesai, bantuan segera disalurkan, ada uang segera dibelanjakan,” imbaunya. (jek/zai)
