SERANG – Ombudsman RI Perwakilan Banten sudah menerima 43 laporan atau aduan di Posko Pengaduan Daring (online) bagi masyarakat terdampak Covid-19 sejak 29 April yang lalu. Laporan yang masuk mayoritas terkait permasalahan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan mengatakan, hingga Jumat (15/5) siang, ada 43 laporan yang masuk. “Laporan bansos paling banyak yakni 39 laporan atau 90,6 persen,” ujar Dedy, Jumat (15/5).
Selain mengenai bansos, ia mengungkapkan, ada juga tiga laporan terkait layanan keuangan dan satu laporan layanan transportasi. Jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman Banten merupakan jumlah aduan terbanyak ketiga secara nasional. Secara nasional, Ombudsman sudah menerima dan menangani 407 laporan/pengaduan.
Kata dia, laporan/pengaduan di Banten didominasi dari wilayah Tangerang Raya. Sedangkan lainnya dari kabupaten kota lain di Banten. Selain itu, ada juga laporan/pengaduan terkait instansi pusat dan lainnya seperti BUMN.
Dedy mengatakan, secara umum masyarakat memandang bahwa prosedur dan persyaratan untuk menerima bansos tidak jelas, banyak masyarakat terdampak tidak menerima bantuan, penerima bansos dipandang tidak tepat karena ada yang lebih membutuhkan, tidak mendapat bantuan karena pendatang, jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai, tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP/KK, serta masih adanya pungutan liar dari aparat di lapangan. “Kami masih melihat pendataan dan penyaluran bansos masih karut marut. Masyarakat mengeluh, demikian pula aparat di bawah yang melakukan pendataan dan penyaluran,” tandasnya.
Sementara di tingkat instansi daerah, ia mengungkapkan, masih mencari formula untuk menyampaikan informasi terkait bansos dengan baik dan lengkap. Untuk itu, pihaknya mendorong agar seluruh pihak, pusat, daerah, hingga desa dan aparat RT/RW bersinergi dan segera disusun ketentuan yang mengintegrasikan pendataan sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyaluran di lapangan, sehingga bisa langsung dieksekusi.
Seperti diketahui, Ombudsman membuka Posko Daring Covid-19 per 29 April lalu bagi masyarakat terdampak Covid-19. Masyarakat dapat mengakses pengaduan daring melalui tautan bit.ly/covid19ombudsman untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan/pengaduan apabila diduga terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 bagi masyarakat terdampak. Dedy mengatakan, beberapa substansi yang dapat dilaporkan melaui posko daring ini meliputi Layanan Jaring Pengaman Sosial atau bansos, layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan lembaga keuangan (relaksasi kredit), dan layanan keamaman.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Narahubung Posko Daring Covid-19 Provinsi Banten Zainal Muttaqin mengungkapkan, tindak lanjut yang dilakukan untuk merespon pengaduan yang disampaikan masyarakat. Pihaknya sudah membuat komitmen antara Pemerintah Provinsi dan seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten/kota serta menunjuk narahubung di tiap pemda untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat.
Kata dia, sejauh ini narahubung di tiap pemda telah cukup sigap menindaklanjuti laporan yang diteruskan Ombudsman. “Alhamdulillah, dalam beberapa kasus sudah selesai dan masyarakat yang membutuhkan telah mendapat haknya,” ujar Zainal.
Ia mengatakan, penyelesaian laporan juga tidak terlepas dari proses verifikasi awal terhadap setiap laporan. Ia mengimbau laporan yang disampaikan dilengkapi dengan data yang lengkap, baik identitas, alamat lokasi maupun kronologis masalahnya, sehingga akan bisa cepat ditindaklanjuti. (nna/alt)
