SERANG – Pemerintah pusat memutuskan tidak memberangkatkan calon jamaah haji (calhaj) tahun 2020. Akibatnya, ada 9.420 calhaj asal Banten yang juga gagal berangkat.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten, Machdum Bachtiar mengatakan, kebijakan pemerintah pusat itu secara otomatis juga diikuti Banten. “Karena itu kebijakan nasional,” ujar Machdum melalui telepon seluler, Selasa (2/6).
Kata dia, 9.420 calhaj asal Banten itu akan ditunda keberangkatannya hingga tahun depan. Dengan begitu, calhaj yang rencananya berangkat tahun 2021 juga mengalami kemunduran satu tahun. “Begitu seterusnya. Mundur satu tahun,” tuturnya.
Ia mengatakan, waiting list pemberangkatan haji tetap berlaku. Di Banten, waiting list keberangkatan hingga 23 tahun.
Machdum menambahkan, bagi calhaj yang sudah melunasi dapat diambil kembali. Namun, bagi yang tidak mengambil lagi juga tak masalah. “Mudah-mudahan tidak ada kenaikan biaya haji lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendataan Haji Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Saiko mengaku walaupun telah diberitakan di media massa, tetapi pihaknya belum menerima secara resmi regulasi dari pemerintah pusat terkait pembatalan keberangkatan calhaj tahun ini. Meskipun begitu, ia berharap hal itu menjadi keputusan yang terbaik bagi semua. “Karena masih pandemi dan masih bertambah, maka kalau dilaksanakan juga kan berat,” ujarnya.
Kata dia, dari 9.420 calhaj itu, sudah ada 9.374 orang telah melunasi biaya haji sekira Rp36 jutaan. Apabila terjadi masalah, maka biaya itu bisa diambil.
Seperti diketahui, keputusan pemerintah pusat tidak memberangkatkan calhaj tahun 2020 karena Arab Saudi tak kunjung memberikan kejelasan. Keputusan itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil atas dasar berbagai pertimbangan, salah satunya pemerintah Arab Saudi hingga saat ini masih belum membuka akses bagi negara manapun terkait pandemi Covid-19. (nna/air)
