Uday: Tugas Dewan Bukan Penyalur Beras CSR
SERANG – Polemik beras CSR yang sempat disalurkan anggota DPRD Banten mendapat sorotan publik. Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kini menggantikan anggota Dewan menyalurkan beras CSR, diminta untuk profesional sebagai penyalur bantuan. Selain penyaluran juga dibagi-bagi melalui organisasi kepemudahaan, organisasi profesi, lembaga keagamaan.
Direktur Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada mengungkapkan, lembaga penyalur bantuan beras CSR yang ditunjuk Forum CSR harus tetap diawasi oleh masyarakat, lantaran lembaga itu hanya membantu menyalurkan bantuan bukan penerima bantuan.
“Beras CSR itu kan bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19. Salah besar bila penyalur justru menjadi penerima bantuan itu,” kata Uday kepada Radar Banten, kemarin.
Ia menegaskan, di Provinsi Banten banyak lembaga yang terbiasa mendistribusikan kemanusiaan dengan amanah. Oleh karenanya, Forum CSR tidak boleh sembarangan menunjuk lembaga penyalur bantuan
“Harus lembaga yang kredibel dan akuntabel, sebab ini menyangkut hak masyarakat yang terdampak Covid-19. Sehingga penyaluran bantuan harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Uday kembali menegaskan, anggota Dewan yang sempat mengajukan sebagai lembaga penyalur bantuan beras dari Bank bjb ke Forum CSR, dinilai masuk ke ranah gratifikasi. “Jika publik tidak teriak, saya yakin mereka akan diam-diam saja. Mestinya sejak awal anggota Dewan sudah menolaknya. Ngapain mau menerima bantuan beras dua ton per anggota Dewan yang sumbernya dari CSR bjb. Ya kalau mau bantu masyarakat terdampak covid, bantu saja dari kantong pribadi,” urai Uday.
Meskipun anggota Dewan batal menjadi penyalur bantuan beras, lanjut Uday, dirinya mengaku masih belum menemukan jawaban terkait dasar yang memperbolehkan anggota Dewan menjadi pihak penyalur bantuan CSR.
“Anggota Dewan kan tugasnya hanya tiga, yaitu legislasi, budgeting dan controling. Bagaimana bisa ditunjuk jadi penyalur bantuan. Forum CSR juga harus dievaluasi nih,” tegasnya.
Sementara pihak penyedia dan distribusi bantuan yang ditunjuk Forum CSR Provinsi Banten, Eli Mulyadi mengungkapkan, penyaluran bantuan beras CSR yang batal dilakukan anggota Dewan, dilanjutkan pendistribusiannya oleh ormas, lembaga keagamaan, kelompok masyarakat, yayasan, serta pondok pesantren (ponpes) untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid -19 di delapan kabupaten/kota.
“Puluhan ormas, ponpes dan lembaga keagamaan lainnya telah meyampaikan surat ke Forum CSR tentang kesediaan untuk menyalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Atas dasar itulah Forum CSR mendistribusikan kepada lembaga yang menyampaikan kesediaan menyalurkan bantuan,” katanya.
Ia melanjutkan, sebelum penyaluran bantuan dilakukan oleh ormas yang telah bersedia mendistribusikan bantuan, Forum CSR menunjuk pihak penyedia untuk mendistribusikan ke lembaga-lembaga tersebut.
“Alhamdulillah banyak lembaga yang antusias membantu pendistribusian bantuan beras CSR dari bjb. Padahal lembaga-lembaga itu harus mengeluarkan tenaga dan biaya transportasi untuk menyalurkan langsung kepada masyarakat terdampak Covid-19,” tuturnya.
Eli menegaskan, bantuan beras CSR untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang disalurkan ormas atau lembaga yang telah disetujui Forum CSR, tetap dilakukan pengawasan.
“Semua lembaga yang menjadi penyalur bantuan, harus melaporkan pertanggungjawabannya ke Forum CSR. Sehingga bantuan sampai pada masyarakat yang berhak menerimanya,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Forum CSR Provinsi Banten, Sunaryo membenarkan bila penyaluran bantuan tetap dilakukan oleh lembaga keagamaan/ormas yang telah bersedia mendistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak covid. “Forum CSR telah menunjuk pihak penyedia untuk mendistribusikan bantuan kepada ormas maupun lembaga keagamaan yang bersedia membantu menyalurkan bantuan CSR ke masyarakat,” katanya.
Ia pun menegaskan, lembaga yang membantu menyalurkan bantuan bukan penerima bantuan. “Kita memang memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau membantu mendistribusikan bantuan, dengan syarat harus tepat sasaran ke masyarakat yang terdampak covid. Jadi keliru kalau bantuan itu untuk yang membantu mendistribusikan bantuan,” ujarnya.
Berdasarkan info dari Forum CSR, lembaga atau ormas yang meyampaikan surat kesediaan untuk menyalurkan bantuan beras CSR kepada masyarakat terdampak covid-19 lebih dari 30 lembaga. (den/air)
