SERANG – Tahun ini, besaran anggaran jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu) yang digulirkan Pemprov Banten mengalami penurunan. Sebelumnya, besaran bantuan sosial (bansos) itu Rp1,7 juta per keluarga penerima manfaat (KPM). Tahun ini, besaran bantuan turun menjadi Rp1.250.000 per KPM.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan, tahun ini jumlah KPM yang menerima Jamsosratu tetap 50 ribu. “Tapi anggarannya yang turun,” ujar Nurhana usai penandatanganan perjanjian kerjasama penyaluran bansos Jamsosratu dan bansos lainnya antara Dinsos dengan Bank bjb di kantor Bank bjb, Kamis (22/10).
Kata Nurhana, KPM yang menerima Jamsosratu paling banyak di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. Meskipun begitu, masyarakat yang mendapatkan bansos ini tetap tersebar di delapan kabupaten/kota.
Berbeda dengan penyaluran jaring pengaman sosial (JPS), Nurhana memastikan penyaluran Jamsosratu akan cepat lantaran mayoritas KPM sudah memiliki rekening.
Dia mengaku pihaknya menargetkan Jamsosratu dapat disalurkan bulan depan dan paling lambat di awal Desember. Apalagi kepastian penyaluran Jamsosratu sudah dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur. Bansos itu digulirkan di penghujung tahun sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Jamsosratu. Namun, biasanya penyaluran bansos itu dilakukan dua sampai tiga tahap. “Tapi untuk tahun ini kami akan minta ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-red) untuk dilakukan dalam satu tahap. Tapi itu juga melihat kondisi keuangan daerah,” terangnya.
Kata dia, dari delapan kabupaten/kota, tujuh daerah akan disalurkan melalui Bank bjb. Sedangkan satu daerah yakni Kota Serang akan melalui BRI.
Terkait penerima Jamsosratu, Nurhana memastikan akan berbeda dari penerima JPS dan program keluarga harapan (PKH). “Apabila ditotal, ada sekira sejuta KPM yang menerima bantuan sosial,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, program Jamsosratu ini dibuat untuk pengentasan kemiskinan. Nominal bantuan Jamsosratu berkurang karena kondisi keuangan Pemprov Banten. “Kami sedang menghadapi tantangan luar biasa di pandemi ini. Semua permasalahan krisis ekonomi, sosial, kesehatan, hingga pembelajaran,” ujarnya.
Meskipun begitu, ia mengatakan, ada sekira sejuta KPM di Banten yang menerima manfaat. Masyarakat yang tidak mendapat JPS dan PKH akan mendapat Jamsosratu. Pemprov bekerja maksimal dan keras untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional. “Penguatan kesejahteraan sosial lewat bansos,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Andika berharap semua penyaluran bansos baik dari pemerintah pusat, Pemprov, maupun pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan. “Jangan sampai niatan pemerintah membantu masyarakat justru menimbulkan klaster penyebaran Covid-19,” ujar mantan Anggota DPR RI ini.
CEO Regional IV Bank bjb Edy Kurniawan Saputra mengatakan, pihaknya memastikan penyaluran Jamsosratu akan dilakukan dengan cepat dan mematuhi protokol kesehatan. Apalagi, selain Jamsosratu, pihaknya juga menyalurkan JPS di beberapa kabupaten/kota di Banten. Dengan begitu, Bank bjb memang berpengalaman melakukan penyaluran bansos dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Insyaallah kami berpengalaman menyalurkan yang lebih banyak dari ini,” ujarnya. (nna/nda)
