Gubernur Banten Wahidin Halim menanggapi serius pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan puluhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, tercatat ada 80 ASN Pemprov Banten yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada awal November 2020. Mereka terbukti berkerumun dan tidak menjaga jarak saat melakukan kegiatan olahraga.
Lantaran tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, Gubernur meminta Inspektorat memberikan sanksi sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) 45/2020 Perubahan Atas Pergub 38/2020 tentang Penegakkan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penanganan Covid-19.
“Mereka harus dipanggil, diperiksa. Ada bukti enggak? Kalau terbukti iya diberi sanksi. Aturannya diberi peringatan dulu. Sesuai prosedur tiga kali diperingati baru sanksi tegas,” kata Wahidin kepada Radar Banten seusai menyaksikan Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat oleh Presiden Jokowi secara virtual di Pendopo Gubernur, Senin (9/11).
Orang nomor satu di Pemprov Banten itu menegaskan, bila ASN Pemprov Banten tetap membandel setelah diberikan peringatan tertulis, tidak segan-segan menurunkan pangkat hingga pemberhentian secara tidak hormat.
“Penegakkan sanksi dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19, jangan sampai terjadi klaster ASN di Banten,” tegasnya.
Wahidin juga meminta kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pembinaan terhadap jajarannya. Inspektorat dan BKD ditugaskan melakukan langkah-langkah pemantauan.
“Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada ASN dan non ASN Pemprov Banten untuk menaati protokoler kesehatan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin membenarkan ada 80 ASN pemprov yang diduga melanggar protokol kesehatan.
“Ada dua kegiatan di mana para ASN berkerumun dan tidak menjaga jarak. Mereka melakukan olahraga di tengah pandemi Covid-19,” katanya.
Ia melanjutkan, dalam kegiatan pertama dilakukan 30 pegawai, sementara kegiatan kedua 50 pegawai pemprov yang melanggar protokol kesehatan.
“Sesuai perintah gubernur, mereka dikenakan sanksi tindakan. Diperiksa Inspektorat dan diberikan teguran tertulis,” tegasnya.
Komarudin menyayangkan pelanggaran protokol kesehatan justru dilakukan ASN. “Rata-rata baru melakukan pelanggaran pertama kali, sanksinya diberikan peringatan secara tertulis agar tidak mengulanginya,” tegasnya.
Sejauh ini, lanjut Komarudin, tidak ada ASN yang sampai dicopot dari jabatannya atau dipecat. Namun dia menegaskan, tidak menutup kemungkinan pemecatan akan diberikan kepada pegawai yang bandel dan tidak patuh pada aturan selama pandemi Covid-19.
“Sampai pemecatan belum ada. Baru diberikan teguran tertulis. Kalau melanggar lagi sanksinya diperberat, tapi sejauh ini belum menemukan lagi,” pungkasnya. (den/alt)
