RANGKASBITUNG – Sebanyak sepuluh ribu atau 1,1 persen warga Kabupaten Lebak belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
Saat ini, dari wajib KTP 967.616 orang, yang sudah melakukan perekaman KTP-el baru mencapai 956.982 orang.
Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak mengimbau kepada warga yang belum memiliki KTP-el agar segera melakukan perekaman agar pembuatan cepat diproses. “Ya, sudah 98,90 persen warga Lebak yang memiliki KTP elektronik atau tinggal satu persen lagi wajib KTP elektronik yang belum punya KTP elektronik,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Lebak Ujang Bahrudin kepada Radar Banten, kemarin.
Dia mengatakan, di masa pandemi Covid- 19 ini, atau sejak September tahun lalu layanan pembuatan dokumen kependudukan dilakukan secara online, seperti membuat kartu keluarga (KK), akta kematian, surat pindah, dan biodata WNI. Tujuan pelayanan itu, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 kepada masyarakat dan pegawai.
“Layanannya online, kita kirim via JNE pengiriman di tempat diterimanya dokumen,” kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak ini.
Ujang memastikan, semua staf Disdukcapil tetap bekerja di rumah masing-masing. Mereka siap melayani masyarakat yang akan membuat dokumen kependudukan, kecuali pembuatan KTP-el.
Sementara, untuk membuat KK, akta kematian, surat pindah, dan biodata WNI masih bisa dilayani. “Saya minta kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk terus menyosialisasikan pelayanan online Disdukcapil kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat yang akan membuat KK, surat pindah, dan akta kematian bisa mendatangi kantor kecamatan masing-masing,” katanya seraya mengatakan, pelayanan online diberikan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan dengan cepat.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lebak Zaenal Faoji mengapresiasi, komitmen Disdukcapil Lebak yang tetap memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat.
Dia meyakini, pelayanan secara online dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan, khususnya, KK, akta kematian, dan surat pindah.
“Kalau untuk KTP elektronik memang belum bisa dilayani, karena enggak dapat izin dari Kemendagri,” ujarnya.
Zaenal mengimbau masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan baik langsung ke Disdukcapil maupun Kecamatan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan air yang mengalir.
“Agar terhidar dari Covid-19 dan mencegah penularan Covid-19, setiap keluar rumah harus memakai masker dan menjaga jarak aman,” katanya. (nce/zis)
