SERANG – Sebanyak 1.061 guru honorer di Kota Serang sudah didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Serang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Wasis Dewanto menjelaskan, 1.061 guru honorer itu tersebar di TK negeri, SD negeri, dan SMP negeri. “Hari ini (kemarin-red) kami terima sertifikat dan kartu kepesertaan mereka. Dalam hal ini, kami hanya memberikan akses kepada mereka agar terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang manfaatnya sangat besar,” kata Wasis saat dihubungi Radar Banten, Senin (17/5).
Guru honorer, lanjut dia, sebagaimana pekerja pada umumnya memiliki risiko dalam pekerjaannya. Masuk program jaminan sosial, mereka mendapatkan perlindungan baik yang dirasakan dirnya sendiri maupun keluarganya bila terjadi musibah kecelakaan kerja. “Mulai berangkat kerja sampai pulang kerja, mereka terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Misalkan, bila kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia, ahli waris dapat santunan Rp42 juta. Tentu saja musibah seperti itu tidak diinginkan, tapi kami ada upaya untuk melindungi mereka dalam jaminan sosial,” ungkap Wasis.
Kata Wasis, masih ada ratusan guru honorer yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, pihaknya akan memfasilitasi mereka untuk mendaftar dengan iuran kepesertaan yang sangat terjangkau.
Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Serang Masbuki mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang telah mendaftarkan guru honorer pada program BPJS Ketenagakerjaan.
“Manfaatnya sangat besar. Jika kecelakaan kerja, biaya perawatan di rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga sembuh,” ungkap Masbuki.
Kata Masbuki, sejumlah guru honorer di Pandeglang dan Lebak sudah lebih dulu masuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. “Dalam waktu dekat ini, semoga guru honorer di Kabupaten Serang masuk program BPJS Ketenagakerjaan. Begitu pula guru honorer di Kota Cilegon,” ungkapnya.
Menurutnya, guru honorer, pegawai honorer, atau pegawai pemerintah non-ASN harus mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini merupakan program negara dalam rangka melindungi rakyatnya yang bekerja dari risiko kecelakaan selama menjalankan pekerjaannya. “Saya berharap dengan adanya dana BOS, guru-guru yang mengajar di sekolah swasta juga terdaftar sebagai peserta. Apalagi iuran kepesertaaany sangat terjangkau, hanya Rp16.800 per bulan,” kata Masbuki. (aas)
