Ratusan Kades Petahana Tumbang

RANGKASBITUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak sukses menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 24 Oktober 2021. Dari 215 kepala desa (kades) petahana yang ikut kontestasi, 114 orang tumbang, sedangkan 101 orang kades berhasil meraih kemenangan.

Informasi yang dihimpun Radar Banten, dari 265 desa yang menggelar pilkades, 50 desa tidak diikuti incumbent atau petahana dan sisanya diikuti kepada desa sebelumnya. Dengan rincian, 38,26 persen atau 101 calon kades terpilih merupakan incumbent, 5,30 persen atau 14 orang perangkat desa, 2,27 persen atau 6 orang aparatur sipil negara (ASN), 6,06 persen merupakan mantan kades, dan 48,11 persen atau 127 orang calon kades terpilih berasal dari masyarakat umum.

Kepala Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak Babay Imroni mengatakan, calon kades petahana yang terpilih dalam pesta demokrasi desa hanya 101 orang. Sementara itu, ratusan kades petahana tidak mampu meraih simpati masyarakat, sehingga perolehan suaranya di bawah calon yang lain.

“Iya, mayoritas calon kades petahana tumbang pada Pilkades Serentak 2021. Hanya sebagian saja yang berhasil meraih suara terbanyak pada pesta demokrasi tingkat desa tersebut,” kata Babay Imroni kepada Radar Banten, kemarin.

Dijelaskannya, secara umum Pilkades Serentak 2021 berjalan aman, lancar, dan terkendali. Situasi kondusif ini merupakan hasil kerja keras dari semua elemen masyarakat dan dukungan dari pasukan pengamanan dari Polda Banten, Korps Brimob, TNI, dan perlindungan masyarakat. Tentunya, dukungan dari para calon kades dan pendukungnya yang komitmen menjaga keamanan serta ketertiban selama proses pencoblosan hingga penetapan calon kades terpilih.

“Kamtibmas hingga saat ini terjaga dengan baik. Para calon kades yang menang kita imbau tidak euforia dalam merayakan kemenangan, sedangkan para calon kades yang mendapat suara kurang maksimal diharapkan ikut mendukung kades terpilih agar sukses dalam melaksanakan program pembangunan,” harapnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) ini mengakui, setelah pemungutan dan penghitungan suara, calon kades yang tidak terpilih menyampaikan protes kepada panitia pilkades. Situasi dan kondisi tersebut dinilai sebagai sebuah dinamika yang normal. Karena, dirinya optimistis ketidakpuasan para calon dan pendukungnya dapat diselesaikan dengan baik.

“Riak-riak yang terjadi di beberapa desa merupakan dinamika biasa pasca-pelaksanaan pilkades. Tapi, akan kita sikapi agar ada solusi terbaik bagi semua pihak,” ungkapnya.

Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Alkadri menyatakan, calon kades yang tidak berhasil meraih suara terbanyak dipersilahkan untuk menyampaikan gugatan. Karena, ada saluran bagi calon kades dan pendukungnya untuk menyampaikan keberatan. Tapi, penyampaian gugatan harus dilakukan secara damai dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

“Pasti ada yang tidak puas dengan hasil pilkades. Karena itu, beberapa celah mereka gunakan untuk melakukan gugatan,” tegasnya.

Terpisah, Tim Pemenangan Calon Kades Aweh Siti Juleha, Darmawan menyatakan, akan menyampaikan somasi terhadap panitia Pilkades Aweh. Karena, pada pelaksanaan Pilkades Serentak 2021 lalu, 200 – 400 orang di Aweh kehilangan hak politiknya. Mereka tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), sehingga tidak bisa memilih jagoannya pada pesta demokrasi di tingkat desa.

“Kita kecewa dengan panitia pilkades yang tidak teliti dan cermat dalam penyusunan DPT. Bahkan, mereka tidak melakukan tahapan dalam penyusunan DPT, mulai dari pencocokan dan penelitian, pengumuman DPS dan tidak mengumumkan daftar pemilih tambahan kepada publik,” ungkapnya.

Tidak hanya melayangkan somasi kepada panitia pilkades, Darmawan juga bakal menggugat hasil Pilkades Serentak 2021 di Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar. Tuntutannya, hasil pilkades Aweh dibatalkan, karena panitia tidak profesional dalam pendataan pemilih, sehingga ratusan orang kehilangan hak konstitusionalnya dalam pesta demokrasi tersebut.

“Saya tidak mengatakan ini ada unsur kesengajaan dari panitia pilkades. Tapi, ini akibat ketidakcermatan dan ketidaktelitian panitia dalam penyusunan DPT,” katanya.

Menurutnya, para pendukung calon kades nomor 4 di Desa Aweh banyak yang tidak terdata di DPT. Padahal, pada pemilihan presiden dan legislatif 2019 lalu, mereka memiliki hak pilih dan mencoblos calon presiden serta anggota legislatif. Tapi sekarang, mereka tidak masuk DPT, sehingga merugikan masyarakat.

“Ini merugikan semuanya. Karena itu, kita akan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan tuntutan batalkan hasil pilkades Aweh 2021,” tegasnya.

Terpisah, empat calon kades di Desa Daroyon, Kecamatan Cileles, juga menggugat hasil Pilkades Serentak 24 Oktober 2021. Empat calon kades yang melayangkan gugatan, yakni Adi Kurniawan, Rohman, Sanaja, dan Ahmad. Mereka menuding calon kades terpilih Suryadi Bunawan melakukan kecurangan dalam pilkades tersebut. Salah satunya, yakni melakukan money politics dengan menyebar kupon Rp50 ribu kepada calon pemilih.

“Gugatan ini kita sampaikan kepada panitia di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pilkades Sub Kecamatan, dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten,” ungkap Acep Hidayat, saksi calon Kades Adi Kurniawan.