Kasus Hibah Ponpes: Keterangan Kepala BPKAD Banten Dibantah

Nota Dinas dan Rekomendasi Jadi Perdebatan

SERANG – Verifikator hibah pada Biro Kesra Setda Banten untuk pondok pesantren (ponpes) 2020 senilai Rp117 miliar membantah nota dinas dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk pencairan hibah. Menurut verifikator, nota dinas berbeda dengan rekomendasi. Oleh karenanya, verifikator tidak sependapat dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti yang menyatakan bahwa nota dinas dapat dijadikan rekomendasi untuk alokasi hibah pada persidangan di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (25/10).

“Itu persepsi (Rina Dewiyanti-red) nota dinas itu bukan rekomendasi,” ujar verifikator hibah pada Biro Kesra Setda Banten Walidan di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (2/11).

Keterangan Walidan tersebut dibenarkan oleh dua saksi yang lain Faisal Abas dan Subhan, anggota verifikator hibah pada Biro Kesra Setda Banten. Ketiganya dihadirkan JPU Kejati Banten sebagai saksi untuk kelima terdakwa.

Mereka, Kepala Biro Kesra Provinsi Banten Irvan Santoso, Kabag Sosial dan Agama pada Biro Kesra Provinsi Banten Tonton Suriawinata. Lalu, pimpinan ponpes Epieh Saepudin, pimpinan ponpes Tb Asep Subhi dan tenaga harian lepas Pemprov Banten Agus Gunawan.

Dijelaskan Walidan, rekomendasi yang menjadi syarat alokasi hibah terdapat lembar kerjanya. Sedangkan untuk hibah ponpes 2020 tim verifikator tidak memverifikasi proposal karena tidak ada yang masuk. “Ada hasil kertas kerjanya kalau itu rekomendasi. Bagaimana kita mau proses (verifikasi berkas-red) kalau proposal tidak ada,” ungkap Walidan.

Rekomendasi sebagai syarat alokasi hibah itu tertuang dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah. Dari pergub tersebut terdapat format rekomendasi. “Format rekomendasi ada di pergub, lembar kerjanya ada,” ungkap Walidan di hadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Widodo.

Saat persidangan tersebut, Walidan juga sempat disinggung mengenai nota dinas yang memuat jumlah ponpes berdasarkan by name dan by addres. Meski demikian, Walidan tetap pada keterangannya bahwa nota dinas tidak dapat dijadikan rekomendasi. “Kalau menurut saya yang dibuat Pak Irvan bukan rekomendasi tapi hanya nota dinas kenapa? Karena tidak ada kertas kerja yang dibuat tim verifikasi,” ungkap Walidan.

Senin (25/10) lalu Rina selaku Kepala BPKAD Banten menyebut, dasar pemberian hibah untuk tiga ribu lebih ponpes tersebut adalah nota dinas dari Irvan. Namun, Irvan sendiri membantah keterangan Rina. Menurut dia, nota dinas yang diberikan sifatnya berbeda dengan rekomendasi. Oleh karenanya, alokasi hibah untuk ponpes itu dibatalkan. Sebab, dalam rekomendasi yang harus menjadi syarat harus melampirkan verifikasi dokumen usulan penganggaran.

Verifikasi dokumen usulan penganggaran tersebut tidak dapat dilakukan oleh tim verifikasi Biro Kesra Banten lantaran tidak ada satupun ponpes yang mendaftar baik melalui manual atau elektronik. Meski demikian, Rina tetap berkeyakinan bahwa nota dinas tetap bisa dijadikan syarat untuk pemberian hibah. “Dapat digunakan (nota dinas-red) yang penting subtansi (isi nota dinas-red),” kata Rina.

Rina mengklaim alokasi hibah untuk ponpes tersebut telah sesuai dengan aturan dan ketentuan. Namun keterangan Rina itu kemudian dibantah oleh Hadian Surachmat kuasa hukum dari Toton. “Kalau ini tidak masalah, Pak Irvan dan Pak Toton tidak di sana (Rutan Kelas II Pandeglang-red),” jawab Hadian kepada Rina.

BANTAH

Dalam persidangan tersebut, Irvan sempat menanyakan terkait tanda tangan kertas kerja untuk penganggaran hibah ponpes sebanyak 3.926 dari ketiga saksi yang juga sebagai anggota evaluasi hibah pada Biro Kesra.

Pertanyaan Irvan tersebut didasarkan keterangan dari Bendahara BPKAD Banten Dini Andriani yang menyatakan dokumen syarat untuk pencairan sudah lengkap saat memberikan kesaksian beberapa waktu yang lalu. Menurut Irvan dokumen tersebut dipastikan tidak ada.

“Teman-teman di BPKAD menganggap dokumen itu ada, kalau ada berarti ada yang membuat bodong. Pernah menandatangani dokumen itu?,” tanya Irvan.

“Dari saya tidak pernah tanda tangani tiga ribu sekian," jawab Walidan yang ikut dibenarkan oleh Subhan dan Faisal Abas.

621 PONPES

Saksi lainnya, Kabag Kesra Tubagus Rubal Faisal mengatakan bahwa masih ada 621 dari ponpes penerima hibah Rp 30 juta tahun 2020 belum memberikan laporan pertanggung jawaban atau LPj ke Pemprov Banten. Ratusan pesantren ini adalah bagian dari tiga ribu lebih pesantren yang dianggarkan menerima hibah dengan nilai total Rp 117 miliar. “621 lagi yang tahun 2020 belum menyerahkan LPj,” ujar Rubal.

Karena tidak ada LPj tersebut, membuat hibah untuk ponpes di 2021 tidak dikeluarkan surat keputusannya oleh Pemprov Banten. Padahal Biro Kesra telah melakukan verifikasi secara faktual dengan menyandingkan data penerima hibah 2021 sejumlah 4.042 dengan data Emis pesantren milik Kementerian Agama. “Emis ini adalah bentuknya selembar kertas bahwa ada ini benar pesantren,” kata Rubal.

Setelah disandingkan, ditemukan bahwa hanya ada 2.700 memiliki Emis dan terdaftar di sistem e-hibah Provinsi Banten. Dan sisanya ada seribu lebih ponpes yang tidak ada dan menjadi alasan hibah di 2021 tidak dialokasikan. “Ada 1.200 sekian, jadi belum kita SK-kan diberi bantuan,” ujar Rubal.

Dijelaskan Rubal, angka 4.042 pesantren itu hanya gelondongan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA di Biro Kesra. Di DPA pun tidak ada rincian baik nama dan alamat pesantren penerima hibah. Makanya, ini jadi pekerjaan Kesra untuk melakukan verifikasi faktual hingga ke lapangan. “Angka 4.042 ini gelondongan. Jadi kabupaten kota misalnya Lebak, itu ada 1.000 lebih dikali Rp40 juta. Jadi tidak muncul nama hanya muncul pesantren muncul rupiah totalnya ada Rp168 miliar,” tutur Rubal. (fam/air)