Secara prinsip, lanjut Karna, sikap Disnakertrans mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. “Rekomendasi kami ialah penetapan upah minimum provinsi sesuai regulasi yang ada,” tegasnya.
Terkait kenaikan upah minimum di bawah dua persen, menurut Karna itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan inflasi. “Usulan akademisi kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 1,63 persen, sesuai PP 36/2021 tentang pengupahan,” jelasnya.
RelatedPosts
Bila nanti kenaikannya 1,63 persen, tambah Karna, maka UMP Banten tahun 2022 sebesar Rp2.501.203, sebab UMP Banten tahun 2021 sebesar Rp 2.460.994. “Sementara rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional, upah minimum secara nasional rata-rata akan naik 1,09 persen berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi di suatu wilayah masing-masing dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS),” pungkasnya.
Ketua Apindo Banten Edy Mursalim mengaku mendukung penetapan UMP Banten 2022 sesuai aturan yang berlaku.
“Aturannya kan sudah ada, jadi penetapan UMP 2022 yang akan menjadi dasar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 tinggal disesuaikan dengan UU dan PP yang berlaku,” katanya.
