“Jangan sampai ada gagal lelang lagi, apalagi di 2021 DPUTR penyerapan anggarannya sekitar 57 persen dari Rp161 miliar, ini sangat rendah. DPUTR juga menyumbang sekitar 20 persen silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) 2021 sekitar Rp456 miliar,” paparnya.
Silpa di 2021, kata Erik, menurut pengakuan DPUTR Kota Cilegon karena perubahan sistem dari Simral ke SIPD dan pandemi Covid-19. Namun, menurutnya, pandemi Covid-19 di 2021 tidak begitu berpengaruh kepada pemerintahan tidak seperti halnya waktu 2020. “Kami minta proyek-proyek yang anggarannya besar untuk dilelangkan di awal tahun,” pintanya.
Kepala DPUTR Kota Cilegon Heri Mardiana mengatakan, penanganan banjir akan dilakukan di 2022. Namun, ia mengklaim jika di JLS Cilegon bukan dianggapnya bukan banjir namun hanya terjadi genangan.
“Kalau di JLS itu tergenang bukan banjir, kita koordinasi dengan instansi terkait penanganan genangan di JLS,” tuturnya.
Heri menjelaskan, seperti gagalnya proyek perluasan tandon Sukmajaya, akan dilakukan kembali pada 2022. “Kalau kemarin, tandon Sukmajaya karena jalan aksesnya juga sedang diperbaiki, jadi proyek tandon kita tunda dulu, kita lakukan perbaikan jalan di Sukmajaya dulu, baru tandonnya tahun ini,” jelasnya.
