Akmal yakin, para ASN memiliki kapasitas yang bisa diandalkan untuk menjalankan tugas sebagai penjabat kepala daerah. Mereka dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan teknis. Selama ini pun berdasarkan pengalaman yang ada, para penjabat kepala daerah bisa berkomunikasi baik dengan pihak DPRD setempat.
Ditambahkan Akmal, pemerintah pun tak akan lepas tangan begitu saja ketika penjabat kepala daerah sudah ditunjuk dan bekerja. Sesuai ketentuan Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan amanat Pasal 132 ayat (6) PP Nomor 6 Tahun 2005, pemerintah akan secara ketat melakukan pembinaan dan pengawasan. Hal ini untuk menjamin kinerja penjabat kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Seiring dengan upaya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya sangat diharapkan kerjasama seluruh lembaga dan elemen di masyarakat, untuk turut mendukung dan mengawasi kinerja pemerintahan daerah di masa transisi agar tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” pungkas Akmal.
KONSISTEN
Penegasan Dirjen Otda Kemendagri mendapat dukungan dari Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada. Menurutnya bila sudah sesuai aturan, silakan laksanakan pengisian penjabat kepala daerah.
“Yang terpenting proses pengisian jabatan penjabat gubernur, bupati dan walikota juga sesuai aturan. Pemerintah harus konsisten, jangan sampai penjabat kepala daerah tersebut dipilih hanya karena suka atau titipan,” ungkapnya.












