Sebagai penggiat demokrasi di Provinsi Banten, kata Uday, dirinya mengaku prihatin dengan situasi ini. Sebab tahun ini tepatnya pada 12 Mei 2022 jabatan Gubernur Banten berakhir, sehingga Banten akan dipimpin Penjabat Gubernur hingga 2024 mendatang.
“Ini artinya pemimpin Banten setelah 12 Mei tidak memiliki legitimasi dari rakyat. Nilai-nilai demokrasi kita tereduksi oleh kepentingan segelintir elit politik di pusat kekuasaan. Tapi apapun itu, inilah faktanya yang harus kita terima,” bebernya.
Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengatakan, memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022 bisa jadi salah satu pilihan yang baik untuk dilakukan pemerintah. Menurutnya, pilihan tersebut lebih demokratis dan aman.
“Bisa jadi alternatif lain. Sangat memungkinkan (perpanjangan masa jabatan). Karena memenuhi semua persyaratan. Kalau kita perpanjang, ia punya legitimasi. Karena ia dipilih rakyat dulu, lalu diperpanjang,” katanya.
Jika pemerintah bersikukuh menjalankan aturan sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, Djohermansyah menyarankan pemerintah melaksanakan seleksi untuk menentukan pejabat struktural aparatur sipil negara (ASN) yang mengisi penjabat kepala daerah.
“Pemerintah harus memilih ASN terbaik yang memiliki integritas, pengalaman, serta sensitifitas dan kepekaan politik. Sebab, tugas serta persoalan yang akan dihadapi para penjabat kepala daerah hingga Pemilu Serentak 2024 akan sangat kompleks. Dan dihindari jangan dari anggota TNI dan Polri,” tegasnya. (den/alt)












