Perpanjangan Kepala Daerah Ditolak

SERANG-Tahun ini masa jabatan 101 kepala daerah berakhir. Tujuh di antaranya adalah gubernur yang salah satunya adalah Gubernur Banten Wahidin Halim.

Banyaknya kepala daerah yang purna tugas tahun 2022, namun Pilkada serentak baru dilaksanakan pada 2024 membuat sejumlah pihak menyampaikan usulan perpanjangan masa jabatan kepala daerah.

Menyikapi usulan perpanjangan masa jabatan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menegaskan, kekosongan jabatan 101 kepala daerah itu akan diisi dengan mengangkat penjabat kepala daerah.

"Para penjabat gubernur, bupati dan walikota akan bertugas hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui Pilkada serentak 2024," kata Benni kepada wartawan, kemarin.

Ia melanjutkan, pengisian penjabat kepala daerah merujuk pada Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

"Kemendagri tentu menghormati setiap pandangan, gagasan, dan masukan terkait dengan jabatan kepala daerah. Namun tak bisa kemudian sebuah usulan diwujudkan dengan melanggar rambu yang sudah digariskan oleh aturan perundang-undangan," tegasnya.

Agar tidak menuai polemik, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menjelaskan, tidak terdapat ruang regulasi untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir dalam waktu dekat ini. Secara regulasi, masa jabatan hanya dibatasi selama lima tahun.

Menurut Akmal, dalam kehidupan bernegara termasuk penyelenggaraan pemerintahan, wajib hukumnya menaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu harus menjadi dasar semua pihak, baik dalam bertindak maupun menyusun kebijakan.

"Dalam menjalani kehidupan bernegara dan menyelenggarakan pemerintahan, seluruh elemen bangsa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat konstitusi yang di muat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni Negara Indonesia adalah negara hukum, " kata Akmal dalam keterangan tertulisnya yang diterima Radar Banten, Senin (14/2).

Akmal menuturkan, masa jabatan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014. Dua aturan tersebut menjelaskan, masa jabatan kepala daerah yakni hanya 5 tahun terhitung sejak pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Artinya, kata dia, tidak ada klausul perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Apabila diperpanjang, justru akan bermasalah dari sisi perundang-undangan dan berpotensi melanggar aturan.

"Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak terdapat ruang regulasi untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah karena secara eksplisit normanya mambatasi hanya 5 tahun," tuturnya.

Adapun UU Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat pengaturan tentang Pilkada, termasuk ketentuan soal Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Selain itu, lanjut Akmal, mengenai penunjukan penjabat kepala daerah juga memiliki dasar hukum.

Dalam regulasi yang mengatur soal Pilkada Serentak, mulai UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 6 Tahun 2020, di dalamnya memuat soal pengaturan tentang penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sampai dengan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

"Dalam menunjuk penjabat kepala daerah, pemerintah pastinya mengedepankan kapasitas, kompetensi, dan integritas secara cermat, hati-hati serta selektif. Sehingga dapat menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah," jelasnya.

Akmal yakin, para ASN memiliki kapasitas yang bisa diandalkan untuk menjalankan tugas sebagai penjabat kepala daerah. Mereka dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan teknis. Selama ini pun berdasarkan pengalaman yang ada, para penjabat kepala daerah bisa berkomunikasi baik dengan pihak DPRD setempat.

Ditambahkan Akmal, pemerintah pun tak akan lepas tangan begitu saja ketika penjabat kepala daerah sudah ditunjuk dan bekerja. Sesuai ketentuan Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan amanat Pasal 132 ayat (6) PP Nomor 6 Tahun 2005, pemerintah akan secara ketat melakukan pembinaan dan pengawasan. Hal ini untuk menjamin kinerja penjabat kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Seiring dengan upaya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya sangat diharapkan kerjasama seluruh lembaga dan elemen di masyarakat, untuk turut mendukung dan mengawasi kinerja pemerintahan daerah di masa transisi agar tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," pungkas Akmal.

KONSISTEN

Penegasan Dirjen Otda Kemendagri mendapat dukungan dari Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada. Menurutnya bila sudah sesuai aturan, silakan laksanakan pengisian penjabat kepala daerah.

"Yang terpenting proses pengisian jabatan penjabat gubernur, bupati dan walikota juga sesuai aturan. Pemerintah harus konsisten, jangan sampai penjabat kepala daerah tersebut dipilih hanya karena suka atau titipan," ungkapnya.

Sebagai penggiat demokrasi di Provinsi Banten, kata Uday, dirinya mengaku prihatin dengan situasi ini. Sebab tahun ini tepatnya pada 12 Mei 2022 jabatan Gubernur Banten berakhir, sehingga Banten akan dipimpin Penjabat Gubernur hingga 2024 mendatang.

"Ini artinya pemimpin Banten setelah 12 Mei tidak memiliki legitimasi dari rakyat. Nilai-nilai demokrasi kita tereduksi oleh kepentingan segelintir elit politik di pusat kekuasaan. Tapi apapun itu, inilah faktanya yang harus kita terima," bebernya.

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengatakan, memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022 bisa jadi salah satu pilihan yang baik untuk dilakukan pemerintah. Menurutnya, pilihan tersebut lebih demokratis dan aman.

“Bisa jadi alternatif lain. Sangat memungkinkan (perpanjangan masa jabatan). Karena memenuhi semua persyaratan. Kalau kita perpanjang, ia punya legitimasi. Karena ia dipilih rakyat dulu, lalu diperpanjang," katanya.

Jika pemerintah bersikukuh menjalankan aturan sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, Djohermansyah menyarankan pemerintah melaksanakan seleksi untuk menentukan pejabat struktural aparatur sipil negara (ASN) yang mengisi penjabat kepala daerah.

"Pemerintah harus memilih ASN terbaik yang memiliki integritas, pengalaman, serta sensitifitas dan kepekaan politik. Sebab, tugas serta persoalan yang akan dihadapi para penjabat kepala daerah hingga Pemilu Serentak 2024 akan sangat kompleks. Dan dihindari jangan dari anggota TNI dan Polri," tegasnya. (den/alt)