Sementara itu, sejumlah pejabat eselon II yang dikabarkan hadir di Gedung Negara kemarin lusa juga enggan berkomentar terkait undangan Pj Gubernur Banten tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi enggan berkomentar. “Tidak tahu saya. Kalau soal Pj Sekda, langsung saja ke Pak Pj Gubernur,” ujarnya.

Kata dia, prinsipnya seluruh pejabat eselon II loyal dan mendukung kebijakan Pj Gubernur.

Senada dengan Septo, Kepala Dindikbud Provinsi Banten Tabrani juga enggan berkomentar. “Pj Sekda sepenuhnya menjadi kewenangan Pj Gubernur,” ujarnya singkat.

Begitu juga dengan Asda III EA Deni Hermawan. Ia mengaku datang ke Gedung Negara untuk melihat petugas yang sedang mempersiapkan Rumah Dinas (rumdin) Pj Gubernur. “Lihat yang bersih-bersih dan mengecat rumdin. Sampai Magrib di sana,” tuturnya. Saat disinggung mengenai asesmen, mantan Sekretarisi DPRD Provinsi Banten ini enggan menjawabnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengaku memang mendapat undangan dari Pj Gubernur. Namun, lantaran berbarengan dengan wisuda putrinya, mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini tak hadir memenuhi undangan Pj Gubernur.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana juga enggan menjawab. (nna)

Berikut sembilan pejabat eselon II yang diseleksi Al.

1. Asda I Komarudin. Sebelumnya, Komarudin menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Sebelum menjabat di Pemprov, Komarudin merupakan pejabat Pemkab Tangerang yang pernah menduduki berbagai jabatan eselon II di Pemkab Tangerang.
2. Asda II M Yusuf. Sebelum menjadi Asda II, ia menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur sejak pindah ke Pemprov Banten. Sejak di Pemprov, Yusuf belum pernah menjabat sebagai kepala OPD. Namun, selama menjadi Staf Ahli Gubernur, Yusuf pernah menjadi Plt di sejumlah OPD seperti Plt Kepala Dinas Kesehatan, serta Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Asda III EA Deni Hermawan. Deni sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Banten.
4. Staf Ahli Gubernur Komari sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
5. Staf Ahli Gubernur Tranggono sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten. Tranggono dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR pada akhir 2019 dan dicopot dari jabatannya pada Agustus 2021 lalu.
6. Staf Ahli Gubernur Agus Setiawan. Sebelum menduduki jabatan Staf Ahli Gubernur, Agus merupakan pejabat hasil open bidding yang menduduki jabatan Kepala Dinas Pariwisata.
7. Kepala Dinas Pariwisata Alhamidi. Sebelumnya, Alhamidi merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan baru dirotasi sebagai Kepala Dinas Pariwisata pada Maret lalu. Alhamidi juga pernah mengikuti lelang terbuka jabatan Sekda Banten pada 2019 lalu.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabrani. Sebelumnya, Tabrani menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM setelah pindah dari Pemkot Tangerang. Tabrani juga pernah dipercaya menjadi Plt Kepala Dinas Pariwisata sebelum menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tabrani juga pernah menjadi kepala di berbagai OPD di Pemkot Tangerang.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Septo Kalnadi. Sebelumnya Septo pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris KPU Provinsi Banten. Septo juga pernah mengikuti lelang terbuka untuk mengisi jabatan Sekda Banten pada 2019 lalu. Sebelum ditempatkan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Septo menjabat sebagai Asda I.