Ia mengatakan, untuk pemenuhan modal melalui right issue diharapkan Pemprov Banten melalui PT Banten Global Development (BGD) selaku pemegang saham pengendali bisa kembali ikut berpartisipasi. Saat ini, Pemprov Banten memegang 63 persen saham Bank Banten dan sisanya oleh publik.

“Mudah-mudahan Pemprov bisa berpartisipasi karena tahun ini sudah dalam kajian sudah sampaikan mudah-mudahan bisa dirapatkan di tahun ini di perubahan sehingga di 2023 bisa masuk,” tuturnya.

Selain right issue, Agus juga mengatakan, Bank Banten mencoba mencari bentuk permodalan lain. Hal itu agar kebutuhan permodalan Bank Banten bisa benar-benar  terpenuhi. “Kami juga mencoba mencari bentuk permodalan lain dengan berupaya mencari strategic investor,” ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Utama Bank Banten Hasanuddin mengatakan, ada banyak tantangan yang harus dijawab Bank Banten untuk menjadi market leader di Banten. Salah satunya adalah pengembangan teknologi dimana kini nasabah tak hanya menjadi bank sebagai tempat menabung tapi juga wadah untuk berbagai transaksi.

Kata dia, Bank Banten harus fokus pada customer oriented. Oleh karena itu, mau tidak mau harus meningkatkan inovasi karena Bank Banten akan terus menjadi sorotan publik, nasabah, dan kompetitor.

KOMITMEN

Pada acara HUT ke 6 itu, Bank Banten berkomitmen meningkatkan layanan berbasis digital, serta menggenjot kinerja keuangan secara keseluruhan. Komitmen itu ditunjukkan dengan diraihnya sertifikasi SNI ISO 37001:2016, tentang sistem manajemen anti penyuapan yang dikenal dengan istilah SMAP. Sertifikasi diserahkan langsung oleh Senior Operation Director PT British Standard Institutions Group Indonesia, Sofyan Hadisaputra.

“Hal ini menegaskan komitmen kami kepada para stakeholders dalam hal meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik yang berdampak pada peningkatan produktifitas Bank Banten.” tutur Agus. (nna/nda)