SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Banten masih menjadi daerah yang rawan longsor di sejumlah daerah Pemprov Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak hanya siaga bencana banjir, namun juga siaga potensi longsor dan angin kencang.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banten Ayub Andi Saputra mengatakan, pemerintah pusat melalui BNPB telah memberikan peringatan dini ke semua daerah perihal langkah-langkah menghadapi potensi bencana banjir dan longsor sejak awal tahun 2022.
“Menindaklanjuti arahan BNPB, kami telah menginstruksikan BPBD di delapan kabupaten/kota untuk siaga banjir, longsor dan angin kencang, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisasi dampak bencana alam,” kata Ayub.
Ia melanjutkan, kesiapsiagaan Banten dalam menghadapi potensi bencana banjir, longsor dan angin kencang tidak cukup hanya dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan mitigasi bencana, namun juga harus menyiapkan tempat evakuasi yang aman dengan mempertimbangkan protokol kesehatan serta mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik berdasarkan rencana kontingensi yang telah disusun.
“Apabila diperlukan, kabupaten/kota dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan pos komando penanganan darurat bencana,” paparnya.
Masih dikatakan Ayub, BPBD provinsi dan kabupaten/kota juga harus melakukan monitoring secara berkala untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana dari BMKG.
“Kesiapsiagaan ini tidak hanya kewajiban BPBD kabupaten/kota, kami di provinsi juga standbye 24 jam dimana Satgas Kebencanaan siap siap meluncur ke titik lokasi ketika ada informasi kejadian bencana,” pungkasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana mengungkapkan, tujuan utama dari kesiapsiagaan bencana ialah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan sumber daya alam.
“Kuncinya adalah koordinasi, seperti yang telah dilakukan saat terjadi bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak awal tahun 2020 lalu,” tuturnya.
Berdasarkan data BPBD Banten, semua kabupaten/kota di Banten rawan bencana banjir. Namun potensi bencana longsor paling rawan terjadi di tiga daerah yakni Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang.
“Potensi pergerakan tanah dengan kategori tinggi, paling banyak di Kabupaten Lebak, disusul Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang,” ujarnya.
Selain melakukan penguatan mitigasi, lanjut Nana, upaya pencegahan yang harus dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan pencegahan dini. Konsep mitigasinya sudah dipetakan oleh BNPB, baik itu kerawanan longsor maupun banjir. “Keberhasilan mitigasi bergantung dari pada partisipasi pemda dan masyarakat. Sementara ini masih banya kendala pelaksanaan mitigasi di lapangan. Diantaranya karena jumlah tenaga ahli di bidang kebencanaan terbatas, peralatan penelitian mahal dan peralatan penelitian minim. Padahal BNPB secara berkala membuat peta peringatan banjir dan longsor,” urainya.
BPBD kabupaten/kota, tambah Nana, harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam melakukan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana. Sebab hampir semua kecamatan di kabupaten/kota telah dibentuk Satgas kebencanaan, dimana petugas atau relawan Satgas Kebencanaan harus bergerak cepat ke lokasi bencana setelah menerima laporan masyarakat.
“Kami berharap Satgas itu setelah menerima laporan kebencanaan dengan minimal 20 menit sudah berada di lokasi bencana,” tegasnya.
Terkait angin kencang, Nana mengaku telah menugaskan personel BPBD untuk memangkas pohon yang berpotensi tumbang agar tidak membahayakan masyarakat.
“Awal Januari ini sudah banyak pohon yang tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang, termasuk hari ini (kemarin) ada pohon tumbang di Palima, Kecamatan Curug, Kota Serang. Alhamdulillah tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan sudah ditangani petugas BPBD,” pungkasnya. (adv)
