JAKARTA, RADARBANTEN.CO.ID – Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, ketahanan ekonomi nasional diuji dengan guncangan dari unprecendented global crisis pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia sejak awal tahun 2020. Dalam merespon permasalahan yang berdampak pada multisektor tersebut, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya dengan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, namun juga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi.
Dengan berbagai kondisi tersebut, Pemerintah memberikan respon yang cepat untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan menyiapkan berbagai bauran kebijakan stimulus yang didukung dengan sinergi serta kolaborasi berbagai pihak guna memastikan keberlangsungan hidup dan penghidupan (live and livelihood) masyarakat tetap terjaga.
RelatedPosts
Salah satu kebijakan tersebut yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kebijakan bantuan permodalan bagi UMKM dengan pemberian insentif tambahan subsidi bunga sebesar 6% yang menjadikan bunga KUR menjadi 0% di tahun 2020 serta insentif tersebut dilanjutkan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 3%. Pemerintah juga telah meningkatkan plafon KUR pada setiap tahun hingga mencapai Rp373,17 triliun pada tahun 2022.
Penyaluran KUR telah dimanfaatkan oleh UMKM dari berbagai kalangan masyarakat diantaranya wirausahawan baru, ibu rumah tangga, purna pekerja migran, kelompok tani dan nelayan, serta calon pekerja migran. Total outstanding KUR sendiri sejak tahun 2015 hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp530 triliun dan telah disalurkan bagi sekitar 36,56 juta debitur. Sementara itu, rasio non-performing loan (NPL) KUR pada 31 Mei 2022 masih tercatat berada di kisaran 1,03%.
Pemerintah juga telah menginisiasi Program Kartu Prakerja guna meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia sekaligus menjadi semi bantuan sosial di tengah pandemi. Hingga gelombang ke-40 yang dibuka pada awal Agustus 2022, Program Kartu Prakerja telah mencatatkan lebih dari 13 juta penerima manfaat di 514 kabupaten/kota dengan pemberian nilai manfaat sebesar Rp3,55 juta per individu. Penerima manfaat di dominasi dari daerah pedesaan dan juga menyasar kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk purna pekerja migran, ibu rumah tangga, serta penyandang disabilitas.
