Madsari mengatakan, keputusan kenaikan BBM itu sangatlah tidak pas dengan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menurutnya, kenaikan BBM hanya akan berujung pada efek domino dengan berbagai kebutuhan pokok yang ikut naik.
“Di sini kita jangan hanya melihat bagaimana cara pemerintah menyelamatkan APBN, mereka seolah menumbalkan masyarakat. Sedangkan para elite politik sendiri memiliki status lebih dari cukup. Patut dipertanyakan, di manakah letak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya Madsari.
Ia pun meminta kepada DPRD Lebak untuk turut menyuarakan jeritan rakyat kecil dengan menyampaikan penolakan kenaikan BBM ini kepada Pemerintah.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Lebak Ucuy Mashuri mengaku sangat mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis ini. Menurutnya, penolakan para mahasiswa ini merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang telah dilindungi oleh undang-undang.
“Aspirasi teman-teman ini tidak boleh ditolak, maka kami bersedia untuk menerima aspirasi mahasiswa yang menyampaikan isu nasional dan isu lokal. Terkait isu nasional yakni kenaikan BBM kami sudah tegaskan tadi bahwa sesuai dengan legal standing DPRD, maka kami sebagai lembaga yang menerima asbes masyarakat dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada lembaga-lembaga tertentu baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah,” kata Ucuy.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Aas Arbi
