CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Belasan kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kota Cilegon mengadu ke Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik.
Mereka mengadu karena menanggung tunggakan biaya pendidikan hingga ratusan juta rupiah.
Pertemuan antara Kepala SMK swasta tersebut dengan Hasbi berlangsung di ruang kerja Hasbi di kantor DPRD Kota Cilegon.
Perwakilan rombongan Kepala SMK Swasta, Anhari menjelaskan, kendati pihak sekolah menahan ijazah, namun tetap banyak siswa yang tidak membayar tunggakan.
Jumlah tunggakan antar sekolah bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Menurutnya, ada sekolah yang menanggung tunggakan sebesar Rp900 juta dan Rp500 juta.
“Memang kita kewenangannya ada di provinsi, di SMK swasta banyak tunggakan, intinya minta bantuan dana ke pemerintah terdekat. Yang penting ada sentuhannya dari pemerintah terdekat,” ujar Anhari di kantor DPRD Kota Cilegon, Rabu (14/12).
Ada 11 sekolah yang datang pada kesempatan tersebut. Mereka berharap pemerintah kota Cilegon membantu karena sebelumnya ada dua sekolah swasta yang mendapatkan bantuan tersebut.
“Kita lihat ada dua sekolah dapat. Kita sama-sama minta itu,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik menjelaskan, ada 11 sekolah yang mengeluh tentang tunggakan dan ijazah yang tidak kunjung ditebus oleh alumni sekolah tersebut.
“Ada yang hampir 1 milyar karena dari tahun 92, ada yang 30 juta karena yang baru, ada yang 500 juta, ada yang 130 juta bervariasi. Tetapi, beliau-beliau ini tidak menuntut untuk itu, tapi meminta barangkali untuk diperhatikan bagaimana sentuhan Pemkot Cilegon terhadap sekolah-sekolah swasta ini yang secara undang-undang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,” paparnya.
Terlebih, lanjut Hasbi, sebelum Pemkot Cilegon pernah membantu dua sekolah swasta untuk menyelesaikan persoalan yang sama.
Hasbi berharap Pemkot Cilegon mau membantu sekolah-sekolah tersebut meski kewenangan SMK terdapat di Provinsi Banten.
“Walaupun ini kewenangannya provinsi, tetapi ini karena bicara bantuan saya rasa tidak mengenal itu, buktinya seperti Pemerintah Kota Cilegon membantu di universitas-universitas itu kan secara kewenangan milik pusat, tapi kenyataannya bisa dibantu,” ujarnya.
Reporter Bayu Mulyana
Editor: Agus Priwandono
