SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 mendapatkan porsi anggaran paling besar yakni Rp3,2 triliun. Sedangkan yang terkecil Badan Penghubung Provinsi Banten yaitu hanya Rp13,25 miliar.

Berdasarkan data BPKAD Provinsi Banten, organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang mendapatkan anggaran besar yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menempati posisi kedua penerima anggaran terbesar yakni Rp3,12 triliun. Kemudian, Dinas Kesehatan Rp1,15 triliun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp863,15 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp763,69 miliar, serta Sekretariat DPRD Rp488,91 miliar.

Sedangkan OPD lain yang mendapatkan porsi anggaran terkecil yakni Dinas Koperasi UKM Rp27,39 miliar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp28,99 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Desa Rp32,12 miliar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp35,54 miliar.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, berdasarkan postur APBD, BPKAD memang mendapatkan porsi anggaran terbesar. “Karena sarang uang adanya di BPKAD, maka di sarang itu lah (anggaran terbesar-red),” ujar Al Muktabar, Minggu, 8 Januari 2023.

Ia mengatakan, belanja APBD tahun ini diprioritaskan untuk pelayanan dasar. Pemprov Banten konsisten terhadap pelayanan dasar karena hal itu adalah mandatori rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026.