Kata dia, Pj gubernur hanya melaksanakan kewajiban di depan matanya. “Kenapa muncul kegaduhan? Karena kebijakan ini lahir berbarengan dengan serangkaian peristiwa dan isu yang dikaitkan dengan proses rotasi mutasi jabatan,” tandas Fitron.
Dia menduga ada yang berspekulasi ini adalah permulaan dan strategi Al Muktabar sebelum melakukan perombakan, sebab sebelumnya ada assesment di lingkungan pejabat esselon dua.
Kata dia, Plt massal adalah langkah tepat penyelamatan tatalaksana pelaksanaan anggaran. “Pj Gubernur sudah tepat,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten ini.
Fitron mengatakan, rotasi mutasi adalah persoalan lain yang sesungguhnya terpisah. Apabila tidak, Pemprov bisa kena tegur Menteri Dalam Negeri terkait keterlambatan penyerapan anggaran terutama gaji. “Namun demikian ketika Pj menghubungkan secara strategi dengan rotasi mutasi ya sah-sah saja,” ujarnya.
Hanya saja, lanjut Fitron, sosialisasinya yang kurang, sehingga jadi gaduh, ditambah berseliwerannya isu perombakan. Maka Pj Gubernur harus menyosialisasikan setiap kebijakan di internal dulu. “Gaduh itu buang energi dan merusak konsentrasi kerja, ga bagus juga,” tandasnya.
