Rafik menyebutkan, penilaian Apdesi terhadap kinerja Pj Gubernur bukan tanpa alasan. Sebab di bawah kepemimpinan Al Muktabar, bantuan provinsi (Banprov) untuk desa diberikan penambahan.
Selain itu, Pj Gubernur Banten selama ini telah melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dengan masif, melalui program Peningkatan Sarana Umum (PSU) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP).
“Tapi kami juga minta agar pembagian program PSU di Dinas PRKP ke desa-desa lebih merata untuk tahun 2023, karena masih banyak infrastruktur jalan di 1.238 desa yang ada di Banten yang kondisinya rusak sehingga butuh bantuan dari Pemprov Banten,” pungkas Rafik.
Sebelumnya, Ketua DPD Apdesi Provinsi Banten Uhadi menyampaikan aspirasi para kepala desa se- Banten, agar Pj Gubernur lebih memperbanyak program yang menyentuh langsung ke masyarakat, terutama masyarakat yang berada di tingkat pedesaan pada tahun 2023.
“Kami menilai, Pak Al Muktabar mampu menjalankan roda pemerintahan di Pemprov Banten dengan baik. Indikator kami sederhana, adanya perhatian dari Pemprov saat ini ke kami selaku pemerintahan yang paling bawah,” kata Uhadi, usai melakukan audiensi dengan Pj Gubernur Banten akhir pekan lalu.
Ia melanjutkan, bentuk perhatian yang diberikan oleh Pemprov Banten ke desa, salah satunya dengan meningkatkan besaran Bantuan Provinsi (Banprov) untuk desa-desa se-Banten mencapai Rp60 juta per desa dalam APBD Banten tahun 2023. Padahal kata Uhadi, di kepemimpinan sebelumnya besaran dana Banprov yang diterima oleh desa hanya Rp15 juta saja.
“Alhamdulillah Pj Gubernur sudah merespon masukan kami kaitan penambahan Banprov dari Rp15 juta menjadi Rp60 juta untuk tahun 2023. Ini membuktikan bahwa Pak Al Muktabar perhatian ke pemerintahan desa,” tutur Uhadi. **
Reporter: Deni Saprowi
Editor : Ahmad Lutfi
