KPU Lebak Dituding Langgar Kode Etik

Setelah Mahasiswa, Dewan Laporkan ke DKPP RI

LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID –Rekrutmen Badan Ad Hoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemunggutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak terus mendapatkan sorotan.

Belum juga usai laporan dari seorang mahasiswa Untirta, KPU Lebak kembali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Isi dari laporan itu sama, yakni perihal adanya ratusan petugas PPK yang double job.

Laporan itu disampaikan oleh Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah.Menurut Musa, KPU Lebak sudah menyalahi kode etik yang mana sudah melantik ratusan penyelanggara Pemilu yang memiliki profesi lain alias double job.

"Laporan itu sudah saya sampaikan, sekarang lagi diverifikasi bekasnya oleh DKPP," kata Musa kepada Radar Banten, Senin(6/2).

Musa mengatakan, dalam laporannya itu pihaknya melampirkan beberapa bukti berupa salinan data tenaga PPK dan PPS yang masih berstatus PPPK, ASN, guru honorer maupun tenaga pendamping Desa.

"Saya optimistis verifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Lebak akan diproses secara professional oleh DKPP," ucapnya.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku kecewa akan ulah KPU yang telah melantik ratusan penyelenggara pemilu double job. Menurutnya, dengan adanya pekerjaan lain petugas terkait tidak akan bisa berfokus dalam melakukan berbagai tahapan Pemilu 2024.

"Kan masih banyak lulusan sarjana, mahasiswa atau warga lainnya yang masih mumpuni tapi sedang tidak bekerja.Ini kenapa yang dilantik malah yang punya kerjaan lain," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Muhamad Taufik Ramdan, Mahasiswa Untirta melaporkan KPU Lebak ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Pelaporan itu dilakukan lantaran, Taufik menyebut bahwa terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan KPU Lebak pada proses rekrutmen PPK dan PPS.

Pelanggaran yang dimaksud Taufik salah satunya yaitu banyaknya PPK dan PPS yang memiliki pekerjaan lain alias double job. Ia menyebut dari 1.035 anggota PPS yang dilantik, ditemukan 500 anggoa PPS yang diduga terindikasi rangkap jabatan atau sudah terikat kontrak kerja di intansi lain.

“Perangkat Desa 101 orang, PNS 35 orang, PPK 28 orang, 50 orang guru honorer di lingkungan provinsi banten, PKH 13 orang, PLD 11 orang, 106 Guru Honorer Kemenag di lingkungan pemerintah Lebak, total keseluruhan ada 500 orang PPS yang double job," tutur Taufik.

Menurutnya, pelantikan ratusan PPS double job itu telah melanggar pasal Pasal 6 Ayat (3) huruf c JunctoPasal 12 huruf a danPasal 6 ayat (3) huruf e Juncto Pasal 14 huruf a Pasal 7 ayat 1 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemelihan Umum.

"Itu sudah pelanggaran kode etik, makanya kita laporkan KPU ke DKPP.Ada 10 alat bukti yang saya lampirkan dalam laporan," ujarnya.

Sejak awal tutur taufik, pihaknya menemukan kecacatan pada seleksi admnistrasi calon anggota PPS dengan tidak melampirkan surat pernyataan tidak sedang terikat pada pekerjaan lain.

“Pada saat tes wawancara dilakukan oleh PPK di masing-masing kecamatan yang mana tes wawancara menjadi penentu lolos atau tidaknya peserta menjadi anggota PPS terpilih kendati peserta mendapatkan nilai tertinggi pada saat tes CAT,” imbuhnya.

Masih kata dia, dasar pelaporan lain yaitu mekanisme tes wawancara PPS serentak yang ditudingnya hanya sekedar seremonial belaka, pasalnya tidak ada pengumuman nilai hasil tes wawan cara.

“Pada saat tes wawancara yang dilakukan serentak di masing-masing PPK se-Kabupaten Lebak terkesan hanya formalitas, tes wawancara yang nilainya tidak diumumkan bukti bahwa PPK tidak professional, tidak berintegritas, dan tidak transparan, artinya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukanoleh PPK telah terjadi pada saat tes wawancara yang meloloskan peserta yang memiliki pekerjaan di intansi lain atau rangkap jabatan,"katanya.

Taufik juga menuding KPU Lebak tidak menggubris kegaduhan publik yang terjadi dampak dari kasus dugaan rangkap jabatan, namun tidak dijadikan pertimbangan dengan tetap melaksanakan pelantikan.

“Banyaknya anggota PPS terpilih yang rangkap jabatan diduga kuat sudah diketahui oleh KPU kabupaten Lebak dari seleksi administrasi hinggap ada saat penetapan dan KPU Lebak tetap melakukan pelantikan padahal adanya peserta seleksi PPS yang rangkap jabatan atau double job sudah menjadi opini publik,” tuturnya.

Ia meminta kepada KPU untuk segera melakukan evaluasi terhadap polemic ratusan PPS double job. Sebab, menurut Taufik, double job ini akan sarat kepentingan khususnya di tahun politik saat ini.

“Adanya rangkap jabatan pada PPS sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan, seperti praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” tutupnya.

TUNGGU RESPONS DKPP

Sementara itu, Bawaslu Provinsi Banten ikut menanggapi pelaporan mahasiswa Untirta ke DKPP, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Lebak dalam proses rekrutmen PPK dan PPS.

Menurut Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal, bila laporan mahasiswa tersebut diterima DKPP, tentunya akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Kami menunggu respon DKPP atas laporan tersebut,," kata Ali Faisal kepada wartawan di Kota Serang, Senin, (6/2).

Ia melanjutkan, selama proses rekrutmen PPK dan PPS di delapan kabupaten/kota, Bawaslu provinsi melalui Bawaslu kabupaten/kota telah melakukan pengawasan secara ketat.

Bahkan sebelum tahapan rekrutmen dilakukan, Bawaslu kabupaten/kota sudah menyampaikan imbauan ke KPU kabupaten/kita, baik bersurat maupun secara lisan.

“Imbauan tersebut secara spesifik mengingatkan agar dalam proses rekrutmen badan adhoc selalu berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku,”tuturnya.

Terkait dugaan pelanggaran oleh KPU Lebak, kata Ali, Bawaslu Lebak beserta jajaran Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan secara ketat proses rekrutmen PPK dan PPS.

"Memang ada beberapa kendala akses data waktu itu di Kabupaten Lebak, karena pendaftaran calon anggota PPK dan PPS melalui aplikasi Siakba atau secara online.Namun pengawas di lapangan tidak melaporkan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Lebak," ungkapnya.

Diakhir tanggapannya, Ali meminta Bawaslu Lebak untuk mempersiapkan diri, bila nanti DKPP membutuhkan keterangan dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Lebak.

"Sesuai dengan mekanisme yang menjadi ketetapan, bila KPU kabupaten/kota diadukan masyarakat ke DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik.Biasanya Bawaslu kabupaten/kota akan dimintai keterangannya sebagai pihak terkait," pungkas Ali.

Sementara itu, Ketua KPU Lebak Ni'matullah mengaku akan mengikuti proses yang ada. Pihaknya, kini menunggu lanjutan pasca pelaporan yang disampaikan oleh mahasiswa Untirta itu.

"Ya kalau sudah berporses kami menunggu proses berikutnya," kata Ni'matullah kepada Radar Banten, Senin(6/2).

Soal PPK dan PPS yang double job, iamengklaim bahwa proses rekrutmen sendiri sudah sesuai dengan aturan yang ada. "Proses rekrutmen berdasarkan aturannya," singkatnya. (suf-den/air)