SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2024 Bidang Keuangan dan Aset Daerah di Aula Kantor BPKAD Banten, Serang, Rabu 15 Februari 2023.
Dalam forum itu, BPKAD mengundang perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten, Stakeholder terkait juga BUMD se Provinsi Banten.
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, forum itu digelar untuk menghimpun atau menampung semua usulan dari berbagai stakeholder di Banten tentang penggelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemprov Banten tahun anggaran 2024.
“BPKAD menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka menghimpun rencana pembangunan daerah tahun 2024 yang dibidang kami, yaitu keuangan dan aset daerah,” kata Kepala BPKAD Banten.
Rina mengatakan, usulan dari stakeholder menjadi penting karena menjadi dasar bagi pihaknya untuk melakukan pengelolaan anggaran secara maksimal dan se efisien mungkin.
“Artinya kita mengetahui usulan dan masukan program apa saja yang ada di BPKAD kedepan. Di antaranya mereka mengusulkan bagaimana sinergi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ini salah satu wujud kami menghadirkan mereka dalam sinergi mengelola keuangan dan aset daerah,” katanya.
Selain itu, Rina menuturkan terdapat beberapa hal yang menjadi masukan dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah, di antarannya terkait bantuan keuangan, penghapusan aset dan percepatan sertifikasi aset serta hal-hal lainnya.
“Jadi kita bisa menghimpun dan mencari solusi atau tanggapan kita terkait hal tersebut,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Rina juga berharap dari kegiatan tersebut dapat memperkuat perencanaan yang telah direncanakan dapat dianggarkan, diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik secara akuntabel.
“Kita harapkan itu dalam forum ini,” tuturnya.
Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan kegiatan Forum Perangkat Daerah sangat perlu dilakukan sejak awal, agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
“Perlunya sinkronisasi antar daerah, baik itu Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,” ujar Agus Fatoni secara virtual.
Ia berharap kegiatan tersebut terus ditingkatkan serta minimal dalam satu tahun dapat dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan. Hal itu untuk bersama-sama dalam menyusun dan pelaksanaan program kegiatan.
“Perencanaan yang baik akan melahirkan output yang baik, maka dapat dimulai dari penyusunan program,” katanya.
Selain itu, dirinya juga mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Banten yang terus melakukan rapat koordinasi seperti Forum Perangkat Daerah ini.
“Mengapresiasi Pemprov Banten terus melakukan rakor, sehingga ini membuat keyakinan kita untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik,” jelasnya.
Sementara, Pj Sekda Provinsi Banten M Tranggono menilai Forum Perangkat Daerah tersebut sangat penting dilakukan untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan, sehingga perencanaan baik dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dapat saling bersinergi dengan baik.
“Harapannya kita kedepan nanti hal-hal yang berterkait dengan bagaimana mengendalikan inflasi, penurunkan angka stunting, investasi dan juga kemiskinan ekstrem,” katanya
Selanjutnya, Tranggono menuturkan untuk mewujudkan keberhasilan percepatan pembangunan dibutuhkannya sinergi dan kolaborasi. Sehingga diperlukannya koordinasi yang sangat baik.
“Memang kunci keberhasilan pembangunan ini rapat koordinasi, maka kalau tadi disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri rakor itu dilakukan pada awal untuk mempersiapkan, dan untuk tengah itu untuk melakukan pengendalian dan terakhir untuk melakukan evaluasi,” tandasnya.
Sebagai informasi, turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten Sugiyarto sebagai narasumber serta tamu undangan yang lainnya.*
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Ahmad Lutfi
