Jumlah Honorer Pandeglang Mencapai 9.887 Orang

PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang mencatat jumlah tenaga honorer di Kabupaten Pandeglang sebanyak 9.887 orang.

Jumlah tersebut merupakan data setelah dilakukan penguncian oleh BKPSDM Kabupaten Pandeglang pada bulan Agustus 2022 lalu.

Penguncian data dilakukan BKPSDM Kabupaten Pandeglang menindaklanjuti rencana pemerintah akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023.

Penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB) No.B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Mohammad Amri mengatakan, jumlah tenaga honorer yang ada sebanyak 9.887 orang.

"Data itu sudah kita kunci pada tahun 2022 lalu. Hasil validasi data di semua OPD," katanya kepada RADARBANTEN.CO.ID, Kamis (11/8).

Amri menjelaskan, dari jumlah tenaga honorer 9.887 jumlah honorer itu ternyata sebanyak 6.363 dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian sebanyak 1.749 di Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan sebagiannya lagi di OPD.

"Setelah itu kami pilah lagi. Memilah latar belakang pendidikannya," katanya.

Berdasarkan hasil pemilahan, sebanyak 229 berijazah SD, 224 SMP, 2.457 SLTA, 25 orang DI, 333 orang DII, 963 orang DIII dan sebanyak 5.620, S1. Kalau dilihat dari Peraturan Pemerintah nomor 49 tentang Manajemen P3K (Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), di mana syarat P3K harus S1.

"Lalu bagaimana nasib mereka ini. Di satu sisi khusus satpol PP dan operator sekolah rata-rata SLTA, yang sudah mengabdi sekian tahun, sekian puluhan tahun, termasuk di kecamatan itu yang memerlukan pemikiran kita," katanya.

Mereka sadar misalkan saja kalau usianya masih muda mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Akan tetapi usia mereka sudah lewat.

"Sementara kalau dilihat dari masa kerja mereka sudah mengabdi puluhan tahun. Nah itu kami mencoba melobi ke BKN ke Menpan RB supaya diadakan formasi untuk SLTA, atau kita mengusulkan bagaimana ini kalau melihat ya dari pengabdian sudah begitu lama diprioritaskan itu upaya kita," katanya.

Upaya itu akan ditempuh karena kalau melihat data honorer di Disdik saja dari 6363 itu tenaga pengajarnya hanya 4916 yang lainnya 1.444 orang itu bukan guru tetapi operator. Hal sama di Dinas Kesehatan itu dari 1.749 itu yang medis paramedisnya, dokter perawat, bidan, hanya 1.259 orang yang lainnya 490 itu SLTA.

"Jadi agak rumit juga pekerjaan BKPSDM. Terlebih kemarin banyak permasalahan karena kita tidak dilibatkan dalam verifikasi seleksi CPNS dan P3K," katanya.

BKPSDM hanya menerima data ketika sudah lulus dan lolos. Sedangkan proses verifikasi oleh pusat.

"Setelah data terima, nah di kita ada pemberkasan manual, verifikasi ulang yang sudah lulus melampirkan ini dan ini. Banyak yang tidak lengkap, diantaranya waktu daftar itu mereka, ada D3 misalkan kok masuk dan lulus, ada yang belum ada ijazahnya sudah lulus hanya pakai keterangan lulus tes ke sana, kan waktu pemberkasan manual harus membuktikan yang riil juga," katanya.

Memasuki tahun 2023, Amri mengungkapkan, jumlah tenaga honorer akan berkurang seiring dengan sebagian jumlah guru dan tenaga kesehatan telah mengikuti tes seleksi PPPK dan CPNS tahun 2022.

"Sekarang belum diumumkan hasilnya. Nanti setelah ada pengumuman baru akan diketahui data riil berapa berkurangnya," katanya.

Jumlah formasi tahun 2022 sebanyak 2.398 orang. Terdiri dari formasi untuk guru 1.900 orang, tenaga kesehatan 427 orang dan teknis administrasi 71 orang.

"Formasi guru dari 1.900 yang memenuhi persyaratan 1825 orang dan nakes dari 427 orang 312 orang lolos seleksi dan untuk teknis administrasi 71 orang baru mau tes tahun 2023 ini," katanya.