SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Polemik pemilihan umum (Pemilu) 2024 terkait sistem proporsional tertutup, Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Banten menyikapi serius.
Polemik sistem proporsional untuk sistem Pemilu 2024 kembali mencuat, usai ramai kembali dibicarakan oleh politisi nasional terkait kebocoran informasi di Mahkamah Konstitusi.
Ketua DPW PAN Banten Syafrudin mengatakan, dalam sikapnya menyoroti kegaduhan sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024 akan mengikuti aturan pusat.
“Kalo PAN mau tertutup atau terbuka itu kami mengikuti aturan pusat, jadi tidak ada keberatan mau tertutup atau terbuka silakan,” ujarnya, Senin, 5 Juni 2023.
Kendati demikian, Syafrudin mengaku apabila secara pribadi, dirinya ingin Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
“Tapi kalau saya punya keinginan secara pribadi saya inginnya terbuka, gitu aja,” katanya.
Sementara sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto meminta agar MK mempertahankan putusan tahun 2008, bahwa sistem proporsional tertutup sudah tidak digunakan lagi.
“Kalau sistem pemilu kita meminta MK konsisten untuk pertahankan putusan tahun 2008, yaitu proporsional terbuka. Karena itu menyangkut hak dipilih dan memilih,” ujarnya usai mendampingi Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas monitoring UM-PTKIN di UIN SMH Banten, Selasa 30 Mei 2023.
Yandri menjelaskan, sistem proporsional tertutup akan menghilangkan hak para calon legislatif sebagai warga negara untuk mencalonkan diri ke kursi DPR.
“Kalo tertutup, tentu hak bagi warga negara yang menjadi caleg itu kehilangan hak untuk dipilih. Sehingga kita minta MK memutuskan tetap mempertahankan keputusan tahun 2018 yaitu dengan proporsional terbuka,” katanya.
Ia mengatakan, pesta demokrasi merupakan milik rakyat dan bukan milik partai politik. Meski ada kekurangan, kata Yandri, namun tidak memadamkan banyak kelebihannya.
“Sehingga pesta demokrasi itu benar benar milik rakyat, bukan milik partai politik. Jadi saya berharap MK tetap dengan komitmennya mengawal demokrasi kita, bukan mematikan demokrasi kita,” tuturnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor: Aas Arbi
