SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten menguliti anggaran Pemprov Banten tahun anggaran 2023.
BPKP pun mengekspose hasil evaluasi mereka di hadapan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, dan seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Banten.
Kegiatan ini digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, tadi sore, 15 Juni 2023.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Farid Firman mengungkapkan bahwa dari tiga sektor yang dievaluasi BPKP, yakni ketahanan pangan, pariwisata, dan ketenagakerjaan yang berada di 16 OPD di lingkup Pemprov Banten, terdapat pagu belanja Rp 5,72 triliun.
Dari jumlah itu, ditemukan pagu yang terevaluasi sebesar Rp 407,77 miliar.
Ia memaparkan, untuk sektor ketahanan pangan yang berada di lima OPD, terdapat pagu belanja Rp 1,12 triliun dan terevaluasi Rp 115,5 miliar.
Kemudian, sektor pariwisata yang berada di delapan OPD terdapat pagu belanja Rp 1,14 triliun dan terevaluasi Rp 232,14 miliar.
Terakhir, sektor ketenagakerjaan yang berada di enam OPD dengan pagu belanja Rp 3,45 triliun dan terevaluasi Rp 60,11 miliar.
Bahkan, Farid juga membuka evaluasi terhadap sub kegiatan yang tidak efektif, tidak efisien, dan program yang belum optimal mengungkit ultimate.
Dari sektor ketahanan pangan, ada tiga program yang belum optimal dengan nilai Rp 3,4 miliar.
Dari sektor pariwisata, ada satu program yang belum optimal dengan nilai Rp 18,61 miliar.
Terakhir, dari sektor tenaga kerja, ada lima program yang belum optimal dengan nilai Rp 15,5 miliar
Ia pun menyimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran Pemprov Banten belum optimal akibat lima hal.
Yakni, penetapan sasaran pembangunan yang belum berorientasi hasil, program tidak optimal mencapai sasaran pembangunan, desain perencanaan yang masih output based, substansi program dan kegiatan yang tidak diukur keberhasilannya, dan rencana belanja yang belum relevan dengan kebutuhan pencapaian tujuan.
Farid mengungkapkan, salah satu contohnya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Ada indikator dan target tidak relevan untuk mencapai program atau kegiatan.
“Ada juga aktivitas yang belum relevan dengan subkegiatan,” ungkapnya. (*)
Reporter: Rostinah
Editor: Agus Priwandono
