SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Saat melakukan reses, Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra M Nizar mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Selain persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB), masyarakat juga mengeluhkan persoalan kesehatan.

“Masih banyak keluhan terkait dengan BPJS Kesehatan,” ujar Nizar. Menurutnya, hampir di seluruh lapisan masyarakat menemukan persoalan kesehatan.

“Kita nggak bicara orang yang mampu. Orang mampu dia ke rumah sakit swasta sama seperti sekolah. Orang yang mampu, ke sekolah swasta. Sama, orang yang mampu di dalam persoalan kesehatan dia ke rumah sakit swasta,” tandasnya.

Namun, yang banyak di Banten adalah masyarakat miskin yang tidak mampu. Walaupun memiliki BPJS yang dibayar oleh pemerintah, tapi tidak menjadi solusi saat ada persoalan tempat tidur di RSUD penuh. “Ini kan belum ada solusi,” tegas Anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil Banten 5 ini.

Selain itu, lanjutnya, ada program Posyandu di lingkungan masyarakat, tapi tidak difasilitasi tempatnya. Masyarakat kabupaten/kota adalah warga Banten juga.

“Enggak ada juga solusinya ya kalau perlu dicabut kalau memang tidak memberikan solusi. Kegiatan ada tapi tempat Posyandu enggak ada ya. Banyak keluhan dari masyarakat. Sementara Posyandu ini kan perlu untuk melindungi kesehatan masyarakat sejak dini dari bayi, seperti untuk pemberian imunisasi,” ungkapnya.

Kata dia, berbagai persoalan itu harus dijawab Pemprov Banten. Belum lagi nanti persoalan sosial masyarakat yang lainnya seperti lahan pemakaman dan persoalan sampah. Maka, kehadiran Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses diperlukan untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.

Reporter : Rostinah
Editor: Abdul Rozak