CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon angkat bicara terkait lelang jabatan atau open biding pejabat eselon II Pemkot Cilegon.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menilai proses lelang jabatan harus berjalan terbuka.
Dari sembilan jabatan eselon II yang dilelangkan, ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi II. Yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon.
Selain berjalan secara transapran, diharapkan agar lelang jabatan juga berjalan dengan profesional.
“Proses seleksinya harus transparan, profesional, dilihat dari bobot masing-masing peserta sehingga yang lolos sesuai harapan masyarakat dan harapan kami sebagai mitra kerja,” ujar Faturohmi.
Faturohmi juga mengingatkan Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengikuti norma aturan berlaku.
Ia berharap pejabat yang terpilih nanti memiliki kompetensi dan mampu menyelesaikan persoalan di OPD serta bisa menuntaskan beban tugas visi misi walikota.
“Visi misi harus diselesaikan sebelum selesai. Kami juga berharap, siapapun yang mengisi, mampu mengakslerasi tugasnya, komunikasi dengan Komisi II harus intens sehingga kamipun bisa menyelesaikan persoalan dengan mitra kerja kami,” ujarnya.
Faturohmi yakin Pansel memiliki integritas sehingga proses lelang jabatan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Pemkot Cilegon akan melelang sembilan jabatan kepala OPD. Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sudah mengumumkan lelang jabatan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sembilan OPD yang dilelang diantaranya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Kemudian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepala Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Selanjutnya, Kepala Dinasa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan (PUPR), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Rangakaian seleksi dijadwalkan akan berlangsung selama bulan Juli 2023. (*)
Reporter Bayu Mulyana
Editor: Aas Arbi
