SERANG,RADARBANTEN.CO.ID–Pj Gubernur Banten Al Muktabar sudah mengimbau agar para tenaga honorer Pemprov Banten untuk tidak melakukan unjuk rasa di Jakarta, hari ini. Namun, sejumlah pegawai non ASN itu tetap berangkat untuk menyuarakan aspirasi mereka agar diangkat menjadi ASN.
“Ya jadi saya selalu menyampaikan bahwa mohon untuk bersabar karena terakhir kan Pak Menpan RB (Abdullah Azwar Anas-red) sudah mengeluarkan surat edaran bahwa pemerintah daerah untuk tetap menganggarkan dalam rangka keberlanjutan saudara-saudara kita,” ujar Al di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B Senin, 7 Agustus 2023.
Dengan adanya honorer yang tetap melakukan unjuk rasa, Al mengaku bakal menunggu laporan dari masing-masing OPD lantaran Pj Sekda Banten telah mengeluarkan surat edaran agar OPD wajib melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja para pegawai non ASN.
“Apakah itu mengganggu kerjanya atau seperti apa. Jenjang evaluasi teknis itu di organisasi perangkat kerja daerah, nanti kita lihat laporannya seperti apa,” tandasnya.
Terkait nasib para honorer, pria yang masih menjabat sebagai Sekda Banten definitif ini mengatakan, Pemprov Banten tetap mengalokasikan anggaran bagi mereka pada RAPBD 2024 sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
“Mohon itu untuk dipahami secara tersirat ya bahwa langkah-langkah pemerintah itu selalu untuk mencari yang terbaik. Berarti masih bisa berlanjut kan,” ujarnya.
Kata dia, pemerintah pusat maupun Pemprov Banten terus mengupayakan solusi yang terbaik bagi para pegawai non ASN. Namun, pemerintah daerah memiliki beberapa keterbatasan kewenangan,” tuturnya.
Al mengatakan, jumlah tenaga honorer sudah didata secara nasional oleh BKN. Saat ini sedang dirumuskan formulasinya karena jumlah tenaga honorer besar sekali sehingga perlu betul diformatkan regulasinya yang sesuai peraturan perundangan-undangan. Di Pemprov Banten saja, jumlah tenaga honorer mencapai angka 16 ribu orang. (*)
Reporter : Rostinah
Editor: Agung S Pambudi
