PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Bupati Pandeglang, Irna Narulita, tengah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) Pandeglang tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan. Perbup ini akan diterbitkan menyusul 99 desa di 26 kecamatan di Kabupaten Pandeglang mengalami krisis air bersih.
Menurut Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, Pemkab Pandeglang tengah konsen dalam upaya penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Pandeglang.
RelatedPosts
“Perbup tengah disusun. Namun, oleh Bagian Hukum tengah dilakukan kajian terkait penetapan status kedaruratan penanganan bencana kekeringan,” katanya kepada RADARBANTEN.CO.ID, Jumat, 6 Oktober 2023.
Sekda menjelaskan, terkait penetapan status kebencanaan perlu dilakukan kajian agar bencana kekeringan dapat tertangani dengan baik.
Saat ini, di sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang dilaporkan mengalami krisis air bersih. Sehingga, membutuhkan bantuan air bersih.
“Jadi sebelum status diterbitkan, kita sudah memiliki kesiapan. Kesiapan anggaran dan juga kesiapan lain,” katanya.
Ali berharap, ketika status siaga darurat bencana kekeringan ditetapkan, semuanya sudah siap dijalankan. Jadi, jangan sampai tidak ada upaya yang dilakukan.
“Jadi sama saja dengan bohong. Jadi harus ada solusi itu yang harus kita dapat dari peningkatan status kedaruratan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penerbitan Perbup Siaga Darurat Bencana Kekeringan merupakan langkah jangka pendek dalam penanganan bencana kekeringan. Sedangkan, upaya jangka panjang perlu penyediaan sarana air bersih.
“Namun terkait sarana air bersih ini sebetulnya Pemerintah sudah membuatkan sumur bor di sejumlah titik. Hanya saja, informasi diterima sekarang sudah tidak berfungsi atau sudah mati karena rusak,” katanya.
Belum diketahui secara pasti berapa jumlah sumur bor yang mengalami kerusakan. Oleh karenanya, ia akan meminta dinas terkait untuk menginventarisasi berapa titik jumlah bantuan sumur bor di Kabupaten Pandeglang.
“Lalu berapa sumur bor masih aktif bisa difungsikan dan berapa yang mati. Untuk menjadi bahan evaluasi karena memang bencana kekeringan ini masuk bencana tahunan yang harus diantisipasi dari jauh hari,” katanya.
Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan pda Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, Rian Sutansyah mengatakan, bencana kekeringan telah menyebabkan krisis air bersih di 26 kecamatan dari 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
“Dari laporan diterima, krisis air bersih melanda 99 desa tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Pandeglang,” katanya.
Ke-26 kecamatan yang mengalami krisis air bersih, di antaranya, Kecamatan Sukaresmi, Pagelaran, Cikeusik, Mandalawangi, Patia, Sobang, Angsana, Karangtanjung, Panimbang, Banjar, Picung, Sindangresmi, Cibitung.
Kemudian, Kecamatan Saketi, Bojong, Majasari, Munjul, Cigeulis, Kaduhejo, Cibaliung, Mekarjaya, Koroncong, Labuan, dan Cisata, Pandeglang, dan Cadasari.
“Saat ini, dalam sehari permohonan bantuan air bersih kurang lebih 10 pemohon. Sementara bantuan terkover oleh BPBDPK sehari itu lima titik lokasi karena lokasi berbeda dan armada yang terbatas,” katanya.
Terkait, wilayah yang tidak terkover, BPBDPK melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti lembaga kemanusiaan, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, Pemprov Banten, Perumdam Tirta Berkah, dan BUMN.
“Syukur alhamdulillah untuk penyaluran bantuan air bersih dibantu banyak pihak. Namun memang masih terbatas,” katanya. (*)
Reporter : Purnama Irawan
Editor: Agus Priwandono
