SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Menjelang penilaian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2023, Pj Sekda Banten Virgojanti menargetkan Banten naik kelas. Selama tiga tahun, Banten memperoleh penghargaan dengan predikat utama.
Virgojanti berharap kategori yang diraih Pemprov Banten dalam penghargaan APE bisa meningkat lagi dengan peran serta seluruh stakeholder.
Ia juga berharap semua pihak yang akan dievaluasi bisa memberikan informasi sebaik-baiknya.
“Karena terkait evaluasi itu secara self assessment sudah kita penuhi,” ujar Virgojanti saat membuka acara evaluasi pengarusutamaan gender Provinsi Banten tahun 2023 di aula kantor Dinas PUPR Provinsi Banten, KP3B, Selasa, 7 November 2023.
Ia mengaku, Provinsi Banten tahun 2020 mendapat predikat utama sedangkan 8 kabupaten/kota dengan predikat berbagai predikat. Yakni Kabupaten Tangerang Madya, Kabupaten Serang Madya, Kabupaten Pandeglang Pratama, Kabupaten Lebak Madya, Kota Tangerang Utama, Kota Cilegon Madya, Kota Serang Madya, serta Kota Tangerang Selatan Utama.
“Semoga bisa naik kelas sesuai kategori yang ingin dicapai sampai puncaknya yaitu Mentor,” tuturnya.
Ia mengaku banyak pencapaian perkembangan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di Banten. Indeks PUG di Banten sendiri yakni 7,8.
“Mudah-mudahan terus meningkat dan membuka ruang bagi kaum perempuan untuk bisa mendapatkan akses di berbagai bidang pembangunan. Saya ingin perempuan tetap semangat dan jangan merasa menjadi kaum minoritas karena pembangunan tidak bisa dilakukan oleh salah atau gender tapi perang serta seluruh masyarakat termasuk perempuan,” tegas Virgojanti.
Tim Independen KemenPPPA Farida Hayati mengatakan, kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk menilai penyelenggaraan PUG di Banten terkait tiga aspek, yakni pelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG, dan inovasi yang dilakukan Pemprov Banten terkait PUG.
“Rencananya hasil penilaian ini akan disampaikan pada peringatan Hari Ibu untuk mengapresiasi para perempuan di Indonesia,” ujar Farida.
Menurutnya, salah satu hal yang masih menjadi kekurangan Banten adalah pengembangan inovasi karena sangat diapresiasi KemenPPPA.
“Karena provinsi sifatnya mengungkit kabupaten/kota. Kalau inovasinya maju maka menjadi spirit bagi kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina mengatakan, evaluasi PUG diawali evaluasi mandiri.
“Bagaimana kami menentukan bahwa sejauh mana menilai diri sendiri kekurangan maupun prestasi,” terangnya.
Setelah evaluasi mandiri, kemudian dilanjutkan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Di verifikasi lapangan yang sedang berlangsung saat ini sangat menentukan karena verifikasi administrasi yang sudah diunggah pihaknya bersama OPD lain dan stakeholder lainnya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Nina mengaku sudah tiga tahun Pemprov Banten meraih predikat Utama. Sebagai sasayan akhir puncaknya dipredikat Mentor. “Ini harus dilakukan secara masif,” ujarnya.
Reporter: Rostinah
Editor: Aas Arbi












