PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Kabupaten Pandeglang menggelar workshop literasi hukum tentang pendidikan kesetaraan dan kepemerintahan.
Workshop literasi hukum mengenai pendidikan kesetaraan dan kepemerintahan berlangsung di Hotel S’Rizky Pandeglang, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Pandeglang Hasan Bisri, Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan (PemKesra) Setda Pandeglang Doni Hermawan, serta tamu undangan lainnya.
RelatedPosts
Ketua Pelaksana kegiatan, Joni menyatakan bahwa tujuan dari workshop ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para PKBM se-Kabupaten Pandeglang tentang pentingnya kedisiplinan dalam perencanaan keuangan negara dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
“Workshop ini juga mengedepankan pentingnya pembuatan laporan keuangan guna meningkatkan pemahaman dalam menjalankan sesuai dengan juklak dan juknisnya,” ujarnya Minggu, 4 Februari 2024.
Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Pandeglang, Lukmanul Hakim, menambahkan bahwa merencanakan kegiatan dan mengelola lalu lintas pendidikan non formal secara transparan dan akuntabel menjadi kunci penting, terutama di tengah suasana politik yang menantang. “Dalam kegiatan ini, kita membuktikan bahwa dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Lanjutnya, workshop ini fokus pada penguatan pemahaman dan pengetahuan dalam dunia pendidikan non-formal di PKBM Kabupaten Pandeglang. “Literasi ini penting agar kita semua sadar bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, terutama mengingat tingginya jumlah anak tidak sekolah (ATS) hampir delapan ribu orang di Kabupaten Pandeglang,” lanjutnya.
Ia menekankan, bahwa PKBM memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah ATS dan memastikan kelancaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) melibatkan paket A, B, dan C.
“Kerjasama dan sinergi dari semua pihak diperlukan untuk suksesnya dunia pendidikan non-formal. Semua harus mendukung kami dalam memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik,” tuturnya.
“Kita butuh dibantu oleh semua pihak untuk bisa bersama kami dalam hal mensukseskan dunia pendidikan non-formal bisa berkolaborasi dan bersinergi,” sambungnya.
Ia berharap kesadaran akan tanggung jawab hukum harus diperkuat melalui pendidikan, terutama dalam hal keuangan negara. “Transparansi menjadi kunci, terutama dalam menghadapi perbedaan antara siswa PKBM dan sekolah formal. Dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) semua perlu diberikan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dindikpora Kabupaten Pandeglang Hasan Bisri, menyatakan workshop Literasi Hukum dan Pendidikan yang diikuti oleh Ketua PKBM dan tutor memiliki signifikansi penting dalam meningkatkan pemahaman literasi di bidang pendidikan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa literasi pendidikan mencakup kemampuan membaca, menulis, menganalisis, mendeskripsikan, dan menjelaskan implementasi Kurikulum Merdeka. “Dalam era perubahan dengan invasi pembelajaran dan kebutuhan era digital, adaptasi menjadi penting bagi warga belajar di PKBM,” ujarnya.
Ia menambahkan, tutor atau pengajar di PKBM perlu meningkatkan kemampuan pedagogik dan andragogi, dengan memberikan contoh implementasi nilai-nilai kepribadian, pencapaian, dan peningkatan profesionalisme.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Abdul Rozak
