CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Kasus tawuran dan bullying di sekolah masih menjadi permasalahan yang serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Cilegon.
Menanggapi hal ini, Pjs Walikota Cilegon, Nana Supiana, bersama Sekda Kota Cilegon, Maman Mauludin, menginisiasi Rapat Koordinasi Rencana Aksi Penanganan Tawuran dan Bullying.
RelatedPosts
Rapat ini melibatkan berbagai pihak, seperti DisDikBud Provinsi Banten, Kemenag Provinsi Banten, para Camat se-Kota Cilegon, dan seluruh Kepala OPD Kota Cilegon.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon melalui Kabid P2PNFK, Vania Eriza, memaparkan berbagai langkah strategis untuk menangani masalah ini. Salah satu langkah kunci adalah melibatkan orang tua dalam pendidikan moral anak melalui program parenting dan pertemuan rutin. Kerja sama dengan tokoh masyarakat dan komunitas pendidikan juga diperkuat untuk mendukung gerakan anti-bullying dan pencegahan tawuran.
“Program ROOTS akan diterapkan untuk membangun budaya sekolah yang positif. Program ini akan memilih duta anti-bullying dan anti-tawuran di setiap sekolah,” ujar Vania.
Ia juga menambahkan bahwa sekolah-sekolah akan memetakan area rawan terjadinya tawuran dan meningkatkan pengawasan dengan melibatkan guru serta staf sekolah.
Selain itu, intervensi berbasis keluarga juga akan dilakukan dengan dukungan konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB). Mereka akan memberikan pendampingan kepada keluarga untuk membantu mengatasi masalah dari lingkungan rumah. Dinas Pendidikan Kota Cilegon juga tengah merancang sistem helpdesk khusus untuk pengaduan kasus tawuran dan bullying.
Upaya ini mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang menggandeng kepolisian dalam program preventif, serta memberikan pelatihan bagi orang tua. Kementerian Agama juga mengambil peran dengan menyusun materi tentang bullying yang akan disampaikan melalui program MATSAMA di madrasah-madrasah.
Dalam kasus bullying yang mengakibatkan pelecehan seksual, DP3AP2KB telah menangani 56 anak korban dengan memberikan pendampingan psikologis. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) juga digiatkan untuk mengedukasi masyarakat agar berani melaporkan kasus-kasus tersebut.
Pjs Walikota Cilegon, Nana Supiana, menekankan bahwa penanganan tawuran dan bullying tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dari semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan akademisi.
“Ini bukan hanya soal mengurangi tawuran, tetapi juga membangun kesalehan sosial dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Cilegon,” ujar Nana.
Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Cilegon dapat menjadi kota yang ramah anak dan bebas dari kekerasan di lingkungan pendidikan. (ADV)
