LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Ratusan Kepala Desa (Kades) di Lebak selatan bakal segera menyurati Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Mereka menuntut Presiden Prabowo untuk mempercepat proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB Cilangkahan.
Kepala Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Rafik Rahmat Taufik menyatakan, generasi Z (Gen-Z) dari 10 kecamatan di Lebak Selatan menginisiasi kegiatan refleksi akhir tahun di Cibobos, Kecamatan Cihara pada Selasa (31/12) malam. Agenda yang dilaksanakan, yakni melakukan istighotsah, konsolidasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendorong percepatan pembentukan DOB Cilangkahan.
“Iya, kegiatannya diinisiasi Gen-Z di Cilangkahan. Hadir dalam pertemuan tersebut, para kepala desa dan tentunya Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC),” kata Rafik Rahmat Taufik kepada Radar Banten, Rabu 1 Januari 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Rafik menyatakan, ratusan kepala desa yang berjumlah 125 orang lebih di 10 kecamatan di Lebak Selatan akan membuat surat yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI. Rencananya, surat tersebut akan ditandatangani oleh ratusan kepala desa dan pekan depan akan segera dikirimkan ke Jakarta.
“Alhamdulillah, perjuangan pembentukan Kabupaten Cilangkahan terus digelorakan. Bahkan, anak-anak muda dan kepala desa ikut mendorong dan akan terus membuat gerakan untuk mewujudkan kabupaten baru di Lebak Selatan,” ungkapnya.
Rafik optimis, konsistensi perjuangan pembentukan DOB Cilangkahan akan membuahkan hasil optimal. Apalagi, Gubernur Banten terpilih Andra Soni sampai saat ini masih komunikasi dengan Bakor PKC dan para kepala desa. Bahkan, Andra Soni konsisten mendukung pemekaran wilayah di wilayah Banten Selatan.
“Sampai sekarang masih konsisten (Gubernur Banten terpilih). Bahkan, saat bertemu relawan di Rangkasbitung, Pak Andra menyinggung soal komitmennya untuk melakukan pemerataan pembangunan di Banten. Termasuk memperjuangkan Cilangkahan,” tegasnya.
Mantan jurnalis di Banten ini menyatakan, DOB Cilangkahan merupakan harga mati yang diingkan masyarakat. Sudah puluhan tahun warga di Cilangkahan menginginkan adanya daerah otonomi baru. Namun, sampai sekarang aspirasi tersebut belum terwujud, karena ada moratorium pembentukan DOB dari pemerintah pusat.
“Kami tidak akan lelah memperjuangkan DOB Cilangkahan. Bagi kami, DOB Cilangkahan merupakan keharusan, karena akan meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat,” ungkap pria yang kini menjabat Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten ini.
Kepala Desa Cirendeu, Kecamatan Cilograng, Herdiana mendukung penuh pembentukan DOB Cilangkahan. Untuk itu, dia akan ikut berpartisipasi dalam perjuangan pergerakan pembentukan kabupaten baru di wilayah Banten Selatan tersebut.
“Kita sepakat untuk terus mendukung DOB Cilangkahan. Karena, masyarakat menginginkan adanya perubahan,” katanya.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mengungkap, jarak tempuh dari Cilograng yang berbatasan dengan Sukabumi ke Rangkasbitung kurang lebih 4-5 jam. Kondisi tersebut membuat pelayanan administrasi kependudukan menyulitkan masyarakat. Bahkan, masyarakat di Cilograng lebih familiar dengan wilayah Sukabumi, Jawa Barat.
“Ketika akan berobat, kita lebih dekat ke Sukabumi dari pada ke Malingping atau RSUD Adjidarmo di Rangkasbitung,” terangnya.
Aktivis pemuda Lebak Selatan Dede Heriansyah membenarkan, Gen-Z di Cilangkahan membuat kegiatan refleksi akhir tahun di Cibobos. Hadir dalam kegiatan tersebut tokoh Bakor PKC, tokoh masyarakat, ulama, dan aktivis di Lebak Selatan. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengonsolidasikan perjuangan percepatan pembentukan DOB Cilangkahan.
“Iya, di akhir tahun 2024, kita kumpul bersama para tokoh untuk membincang perjuangan DOB Cilangkahan. Kita anak-anak muda sepakat untuk terus mendukung perjuangan tersebut hingga DOB Cilangkahan direalisasikan,” tukasnya.
Editor: Mastur Huda
