SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Banten mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, agar mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
LMND menilai, proyek dari rezim Jokowi-Ma’ruf Amin yang didanai oleh Agung Sedayu Grup (Aguan) dan Salim Grup itu berpotensi besar merusak lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar.
Ketua EW LMND Banten, Abdullah, mengatakan bahwa sebagian besar proyek PIK 2 itu adalah lahan yang seharusnya dilindungi. Sebab, lahan itu memiliki fungsi yang krusial dalam kehidupan masyarakat.
“Pengembangan tropical coastland di kawasan PIK 2 ini mencampakkan aturan yang ada. Karena, dari total 1.756 hektare wilayah yang digunakan untuk PSN Tropical Coastland, 1.500 hektarenya merupakan hutan lindung. Sisanya, 200 hektare masuk dalam Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan keduanya adalah kawasan yang harus dilindungi,” kata Abdullah, Sabtu, 4 Januari 2024.
Menurut dia, PSN Tropical Coastland yang berada di kawasan PIK 2 tidak berpihak kepada rakyat banyak. Melainkan, hanya menguntungkan segelintir orang semata, yakni pengusaha.
“Kami menganggap PSN Tropical Coastland ini sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat dan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Tetapi hanya sebatas pelengkap fasilitas penunjang PIK 2 milik Aguan saja,” tegas Abdul.
Abdullah menduga, PSN di PIK 2 itu sebagai jalan pembuka untuk memuluskan langkah pengusaha dalam melakukan pembebasan lahan.
“Sesuai advokasi kita di lapangan, status PSN malah menjadi senjata untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi warga agar menjual tanahnya dengan nilai murah yang sudah ditentukan harganya oleh mereka,” terang Abdul.
Ia juga menyoroti instrumen negara yang lebih berpihak kepada pengusaha, dibandingkan masyarakat.
“Padahal status PIK 2 bukan PSN. Kami menyayangkan keterlibatan instrumen negara yang seharusnya berpihak terhadap masyarakat, malah menjadi kepanjangan tangan pebisnis untuk melakukan perampasan tanah dengan dalih PSN,” ucap Abdullah.
Ia juga menilai, pembangunan PIK 2 akan menggagalkan program andalan Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu swasembada pangan.
“Jika ini terus-menerus dibiarkan, alih fungsi lahan produktif besar-besaran terjadi di Banten, program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto hanya angan-angan,” tandas Abdullah.
Ia menegaskan, telah menginstruksikan kepada pengurus LMND di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Banten untuk membuat front-front perlawanan, serta terlibat aktif dalam penolakan pembangunan PIK 2.
Sebelumnya, EW LMND Banten ikut serta dalam aksi massa Koalisi Rakyat Banten Utara Melawan (Karbala) yang di dalamnya tergabung banyak organisasi mahasiswa, nelayan, petani, dan komponen rakat lainnya untuk menolak proyek PIK 2.
Editor: Agus Priwandono
