PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P-4) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang.
Dalam aksi tersebut, pedemo menyegel gedung ULP dengan rantai dan gembok sebagai bentuk protes mereka. Aksi penyegelan dilakukan saat massa hendak menyampaikan aspirasi terkait sejumlah isu yang dianggap penting.
Dari pantauan Radar Banten di lokasi, pedemo tidak hanya menyegel, tetapi juga melempari gedung dengan telur busuk sebagai wujud kekecewaan.
Koordinator aksi demo Arief Wahyudin yang akrab disapa Ekek, menyampaikan tuntutan masyarakat terkait buruknya infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang. Dalam aksinya, mereka menyoroti dugaan konspirasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
“Kenapa kami datang ke Kantor ULP Pandeglang ini? Karena ULP adalah kantor yang melelang proyek-proyek di DPUPR,” ungkap Arief, pada Selasa 14 Januari 2025.
Arief menduga adanya praktik tidak transparan di ULP, termasuk lelang dini yang disebutnya didominasi oleh asosiasi di bawah naungan Kadin.
“Ini jelas menabrak aturan. Ada dugaan monopoli proyek,” katanya.
Ia juga menyoroti kualitas pekerjaan proyek yang kerap bermasalah. Menurutnya, proyek yang didominasi oleh asosiasi tertentu sering mendapatkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Kami tidak ingin ini terus terjadi. Harapannya, bupati dan wakil bupati ke depan bisa memperbaiki aturan main di ULP Pandeglang agar lebih transparan dan adil,” tuturnya.
Dugaan balas jasa politik mencuat dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang. Arief Wahyudin, menyebut ada indikasi keterlibatan salah satu asosiasi yang menjadi tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten 02 dalam Pilkada serentak 2024 lalu.
“Salah satu asosiasi ini mendukung pasangan 02 dan menjadi tim sukses mereka. Setelah kemenangan pasangan tersebut, proyek-proyek di DPUPR didominasi oleh asosiasi ini,” ujarnya.
Arief menilai situasi ini menunjukkan adanya praktik balas jasa politik yang mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi.
“Ini sangat jelas balas jasa politik atas Pilkada serentak 2024. Hal ini mencederai harapan masyarakat yang ingin transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah,” tegasnya.
Namun, meski terus menyuarakan aspirasi, para demonstran mengaku kecewa karena tidak ada satu pun perwakilan dari ULP yang menemui mereka, termasuk Kepala ULP Pandeglang yang absen dari kantornya.
“Sampai sekarang belum ada yang menemui kami. Kami hanya ingin ULP menjelaskan atau mempublikasikan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa lelang dini dilakukan di Januari, padahal biasanya baru Februari? Ada apa ini?” katanya.
Ia menambahkan, mereka menduga ada kejanggalan dalam proses lelang proyek yang dianggarkan dari APBD 2024, tetapi kata Arief diakui oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang sebagai bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Pengakuan Plt Kabid PU, proyek ini katanya dari DAK. Kalau memang dari DAK atau APBD, uang ini kan mengendap. Yang jadi pertanyaan, bunganya berapa? Kenapa harus dilelang dini? Kenapa tidak dianggarkan langsung di tahun 2024? Ini anggaran 2024, kok malah jadi luncuran?” ujarnya.
Ia menilai kejanggalan ini sudah seharusnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini jelas harusnya sudah jadi temuan BPK. Kami meminta BPK dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di ULP Pandeglang dan DPUPR Pandeglang,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Andrian menanggapi aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang. Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga negara selama memiliki dasar yang jelas.
“Artinya, selama ada dasarnya dan tidak mengada-ngada, itu hak setiap warga. Kebetulan saya belum lihat isu apa yang mereka angkat, ya kita tidak melarang, yang pasti akan kita tindaklanjuti,” katanya, saat dihubungi Radarbanten.co.id.
Andrian juga menyatakan, jika demonstrasi tersebut terkait infrastruktur jalan, pihaknya siap memastikan kualitas dan mutu pembangunan jalan yang dikerjakan.
“Kalau memang terkait infrastruktur jalan, yang paling penting itu kualitas mutu yang baik. Jadi secara prinsip, siapa pun yang mengerjakan tidak masalah, asal sesuai dengan rencana dan memenuhi standar kualitas serta kuantitas,” jelasnya.
Editor: Abdul Rozak
