PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Para ulama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam (FPI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kabupaten Pandeglang mendatangi Gedung DPRD Pandeglang, kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 kepada pimpinan dewan.
Kedatangan perwakilan DPW FPI Kabupaten Pandeglang diterima Fuhaira Amin salah satu pimpinan DPRD Pandeglang dari Fraksi Demokrat di ruang Banmus.
Menurut Ketua DPW FPI Kabupaten Pandeglang, KH.Narul Badri,SQ,MA bersama KH.Ucu dan KH.Damanhuri selaku sekretaris pada kesempatan itu mengatakan, bahwa kedatangannya ke DPRD Pandeglang untuk menyampaikan aspirasi menolak keberadaan PIK 2 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
“Hari ini kami dari Aliansi para ulama Kabupaten Pandeglang untuk menyampaikan tuntutan ke DPRD Pandeglang terkait Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang. Kami menolak kegiatan PIK 2 bertentangan aturan dengan UU yang berlaku,” ungkap KH. Nahrul Badri, Rabu 19 Februari 2025.
“Kami juga meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang kegiatan PIK 2, dan kami menyampaikan aspirasi ini ke DPRD Pandeglang,” sambungnya.
Selain itu, pihaknya meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) dan meninjau ulang proyek PIK 2.
“Kami berharap semua kegiatan di Indonesia, baik fisik maupun non-fisik, harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta tidak bertentangan dengan peraturan dan UUD 1945,” ujarnya.
Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, para ulama, organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga terkait akan mendatangi Presiden Prabowo guna menyampaikan tuntutan secara langsung.
“Kami tidak ingin tanah, air, dan laut Indonesia dikuasai oleh oligarki atau kelompok tertentu. Ingat, kami turun ke jalan demi kedaulatan NKRI,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, H. TB. A. Khatibul Umam, menyatakan bahwa legislatif siap mendukung sikap para ulama terkait penolakan proyek PIK 2 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Dengan tulus, kami siap mendukung apa yang diinginkan para kiai terkait penolakan PIK 2 sebagai PSN,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan mendorong aspirasi yang disampaikan para ulama kepada pemangku kebijakan di tingkat lebih tinggi.
“Insyaallah, aspirasi para kiai di Pandeglang akan kami sampaikan kepada pihak yang punya kebijakan diatas,” pungkasnya.
Editor: Bayu Mulyana
