KABUPATEN TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, ditambah dengan dugaan korupsi yang melibatkan para petinggi PT Pertamina (Persero), bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat yang serius terhadap Pertamina.
Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, mengatakan bahwa konsumen berpotensi besar beralih membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) ke SPBU lain seperti Shell, Vivo, dan BP.
“Ya itu kerena isu Pertamax oplosan ini sangat meresahkan masyarakat. Dan jika terbukti benar, ini akan menjadi pukulan telak bagi kepercayaan publik terhadap Pertamina,” ujar Hamim, Minggu, 2 Maret 2025.
Menurut Hamim, dugaan pengoplosan BBM tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara materi, namun juga telah melanggar hak-hak perlindungan konsumen.
Sebab, katanya, konsumen berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.
“Jika terbukti terjadi pengoplosan, konsumen memiliki hak untuk menggugat Pertamina secara hukum. Karena ini adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen,” cetus tutor hukum perlindungan konsumen Universitas Terbuka ini.
Dikatakan Hamim, dugaan korupsi yang melibatkan pengoplosan BBM oleh petinggi Pertamina tersebut juga telah memicu kemarahan warganet di media sosial.
Dugaan praktik curang yang merugikan konsumen ini dilakukan dengan mengubah Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) melalui proses pengoplosan.
Meskipun Pertamina membantah tudingan tersebut dan mengklaim produk BBM yang dijual telah sesuai standar, Kejaksaan Agung RI mengungkap temuan sebaliknya.
Menurut Kejagung, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, diduga telah melakukan pembelian RON 90 yang kemudian dioplos menjadi RON 92 di depo penyimpanan. Dan itu sebuah tindakan yang melanggar ketentuan.
Hamim juga menambahkan, jika isu ini tidak segera ditangani dengan transparan dan akuntabel, konsumen akan semakin ragu untuk membeli BBM di SPBU Pertamina.
“Konsumen pasti akan mencari alternatif yang lebih terpercaya ke SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mendapatkan jaminan kualitas BBM,” rerangnya.
Selain itu, kata Hamim, Menteri BUMN juga diharapkan dapat turun tangan untuk mengawasi dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran tersebut.
“Sebab, kepercayaan publik adalah aset yang sangat berharga bagi Pertamina. Jangan sampai isu ini merusak reputasi perusahaan dan merugikan konsumen,” tutupnya.
Editor: Agus Priwandono
