CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, menilai kendala anggaran seperti defisit dan efisiensi yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Cilegon. Dan, itu tidak bisa dijadikan alasan atas lambannya kinerja kepala daerah.
Kritik ini dia sampaikan saat diminta tanggapan menjelang 100 hari masa kerja Walikota Cilegon, Robinsar, dan Wakil Walikota, Fajar Hadi Prabowo, Selasa, 22 April 2025.
Menurut Sokhidin, persoalan keterbatasan anggaran bukan hanya dialami Kota Cilegon, tetapi hampir semua daerah di Banten, bahkan hingga tingkat provinsi.
Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Banten bahkan mengalami defisit hingga Rp 1,2 triliun pada 2024.
“Kalau bicara kendala anggaran itu tidak hanya terjadi di Cilegon. Semua daerah mengalami hal yang sama, termasuk defisit dan efisiensi di tahun anggaran 2025. Jadi jika belum ada gebrakan dalam 100 hari, saya kira itu tidak bisa dijadikan alasan,” ujarnya.
Meski begitu, Sokhidin meminta publik agar tetap memberikan kesempatan kepada Robinsar dan Fajar untuk bekerja.
Ia juga menilai, sejauh ini ada upaya yang dilakukan keduanya untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Ini kan belum genap 100 hari. Beri kesempatan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk bekerja. Jangan dulu menghakimi. Yang penting mereka bisa menerima masukan, baik dari masyarakat maupun dari legislatif, demi kebaikan dan kemajuan Kota Cilegon,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masa 100 hari kerja kepala daerah menjadi barometer penting bagi masyarakat untuk menilai arah kepemimpinan yang akan di bawa lima tahun ke depan.
Karena itu, menurutnya, masyarakat patut menunggu langkah konkret yang akan diambil pemimpin baru Kota Cilegon.
“Kita semua berharap ada gebrakan nyata yang bisa menjadi tolok ukur. Dan kami di DPRD tentu siap mengawal dan memberikan saran, sepanjang itu demi kesejahteraan masyarakat Cilegon,” ujarnya.
Editor: Agus Priwandono
