CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cilegon untuk lebih serius menggarap potensi pendapatan daerah.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Gabungan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Cilegon Tahun 2024 antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan Pemerintah Kota Cilegon di Aula DPRD Cilegon, Senin, 28 April 2025.
Wakil Ketua II DPRD Cilegon, Masduki, menyoroti lemahnya kinerja teknis OPD dalam menindaklanjuti kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan industri di Cilegon.
Padahal, Walikota Cilegon telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perusahaan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pembangunan daerah.
“Persoalannya ada pada tindak lanjut di tingkat teknis. Walikota sudah melakukan MoU, tinggal OPD teknis yang seharusnya aktif berkomunikasi dengan industri. Sayangnya, realitas di lapangan, OPD kurang maksimal,” kata Masduki dalam rapat.
Menurutnya, lemahnya tindak lanjut itu berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang ada, termasuk dalam penyediaan penerangan jalan di kawasan industri.
Ia mencontohkan, banyak persimpangan jalan di kawasan industri yang masih gelap karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak industri.
“Kalau sudah ada MoU, tinggal dinas perhubungan atau OPD teknis berkomunikasi dengan industri. Tidak semua harus dibiayai oleh APBD, bisa melalui CSR. Tapi kalau OPD-nya pasif, ya pembangunan juga tidak maksimal,” tegasnya.
Masduki juga menyoroti peran OPD dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan dan Pelatihan Industri yang digagas saat dirinya masih di Komisi II DPRD.
Ia meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) aktif berkoordinasi dengan industri, seperti Petro Kimia Banten, untuk memastikan serapan tenaga kerja lokal berjalan sesuai perda.
“Industri itu punya kewajiban melatih dan menyekolahkan tenaga kerja lokal. Ini sudah diatur dalam perda. Jadi Disnaker harus berkomunikasi intens, berapa persen serapan untuk warga Cilegon,” ujarnya.
Masduki juga mengingatkan pentingnya OPD dalam menafsirkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program di lapangan.
Editor: Agus Priwandono
