CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pengamat Ekonomi sekaligus Pegiat Koperasi, Fathuddin Al-Farisi, mengkritik wacana pemerintah membentuk Koperasi Merah Putih.
Fathuddin mengingatkan pentingnya memahami kembali hakikat koperasi sebagaimana dirumuskan oleh Bung Hatta.
Menurut Fathuddin, koperasi adalah gerakan rakyat berbasis gotong royong, bukan sekadar program berbasis Surat Keputusan (SK) Kementerian.
“Kalau SK-nya dari Kementerian, itu seperti kerja desa, keuntungannya untuk kementerian dan negara, bukan ekonomi kerakyatan,” katanya melalui sambungan telepon pada Selasa, 29 April 2025.
Ia menekankan bahwa koperasi harus berlandaskan asas kekeluargaan dan kepentingan anggota, bukan kepentingan pemerintah.
“Koperasi itu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Produk yang dihadirkan pun harus untuk kesejahteraan anggotanya terlebih dahulu, baru masyarakat umum,” ujar Fathuddin.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan tujuh prinsip dasar koperasi sebelum menjalankan program Koperasi Merah Putih. Prinsip itu antara lain keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, serta pendidikan anggota.
“Pemerintah perlu memperhatikan prinsip dasar ini, karena ini pondasi penting keberhasilan koperasi. Jangan asal bentuk saja,” tegasnya.
Fathuddin juga menyoroti rencana pemerintah membentuk 80 ribu koperasi dengan modal awal Rp5 miliar per koperasi. Ia mempertanyakan sumber pendanaan program tersebut.
“Kalau dikalkulasi, pemerintah butuh sekitar Rp 400 triliun. Uangnya dari mana? Utang lagi?” sindirnya.
Menurut Fathuddin, koperasi seharusnya mandiri dengan mengandalkan simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggotanya.
“Koperasi itu dibiayai anggota. Setiap anggota bayar simpanan pokok sekali seumur jadi anggota, dan simpanan wajib setiap bulan. Modal dari anggota, dan dalam koperasi prinsipnya one man one vote, bukan berdasarkan besar kecil modal,” paparnya.
Fathuddin berharap, pemerintah tidak hanya mengejar jumlah koperasi, tetapi lebih memperkuat nilai, prinsip, dan kemandirian koperasi agar benar-benar menjadi pilar ekonomi rakyat.
Editor: Agus Priwandono
