CILEGON, RADAR BANTEN.CO.ID – Polemik pengelolaan Jalan Lingkar Selatan (JLS) kembali mencuat setelah Gubernur Banten Andra Soni menyatakan bakal mengusulkan pengelolaan JLS ke Pemerintah Pusat.
Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Provinsi Banten, Syaiful Bahri, menilai Pemkot Cilegon sebaiknya menyerahkan pengelolaan JLS kepada pemerintah pusat. Karena beban pemeliharaan jalan tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat Kota Cilegon.
RelatedPosts
“Kalau menurut saya, sebaiknya dibandingkan dulu. Meskipun itu milik Kota Cilegon, faktanya JLS dilintasi oleh orang dari seluruh Indonesia, baik travel maupun kendaraan industri dari dan menuju pelabuhan,” ujar Syaiful saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa 29 April 2025.
Menurutnya, pemeliharaan JLS membutuhkan biaya besar karena tingkat kerusakannya tinggi akibat dilintasi kendaraan berat secara rutin.
Padahal, jalan tersebut sejatinya dikategorikan sebagai jalan kota yang maksimal hanya boleh dilintasi kendaraan berbobot 8 ton.
“Ini bicara pemeliharaan, bukan cuma ratusan juta, tapi miliaran. Sementara itu jalan kota, bukan jalan nasional,” tegasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten menyarankan agar anggaran pemeliharaan jalan tersebut dialihkan untuk program pemberdayaan masyarakat.
“Toh sama-sama milik negara. Lebih baik dananya dialokasikan untuk masyarakat Cilegon, misalnya untuk pemberdayaan warga miskin. Biaya pemeliharaan per tahun itu besar sekali, lebih baik digunakan untuk hal lain yang lebih langsung dirasakan manfaatnya,” tuturnya.
Syaiful juga mempertanyakan imbal balik yang diterima masyarakat Cilegon dari pengelolaan jalan tersebut. Menurutnya, saat ini pengguna JLS didominasi oleh warga luar daerah.
“Harus ada imbal balik. Jangan sampai seperti memberi garam di laut. Faktanya, kanan kiri JLS juga sudah bukan masyarakat Cilegon,” ujarnya.
Sebagai Ketua HIPPI Banten, Syaiful menekankan pentingnya pendekatan realistis dalam menentukan kebijakan pengelolaan JLS.
“Kita harus realistis. Berapa banyak yang menikmati jalan itu orang Cilegon? Kalau justru lebih banyak yang dari luar, ya lebih baik pengelolaannya diambil alih pusat,” pungkasnya.
Editor: Abdul Rozak
